DPR Minta Pemerintah dan BI Jaga Kepercayaan Pasar
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Politikus Partai Demokrat itu menilai pelemahan rupiah yang menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS menjadi sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan.
Meski demikian, Marwan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa serta-merta disamakan dengan krisis 1998. Ia menilai fundamental ekonomi nasional masih relatif kuat.
"Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Kendati begitu, ia mengingatkan pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga menekan daya beli masyarakat dan iklim investasi.
Karena itu, Marwan meminta pemerintah dan BI segera merespons situasi tersebut melalui kebijakan yang terukur, terkoordinasi, dan tidak berorientasi jangka pendek.
Ia menilai BI perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif.
Namun, ia mengingatkan intervensi harus dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan BI untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.
"Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi," ujarnya.
Di sisi lain, Marwan menyambut baik pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Namun, ia meminta implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kepanikan baru di pasar.
Ia juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang selama ini masih banyak ditempatkan di luar negeri.
"Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya," tuturnya.
Menurut Marwan, percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra dagang utama seperti China, Jepang, dan India juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.
Selain itu, ia menegaskan stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Kementerian Keuangan, kata dia, juga harus aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel dan optimalisasi instrumen stabilisasi pasar.
"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar," katanya.
Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku bunga memang dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kenaikan yang terlalu agresif juga berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik.
Ia menambahkan stabilisasi jangka pendek memang penting untuk meredam gejolak. Namun, solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan fundamental ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan yang kredibel.
"Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujar Marwan.
(tfq/tis)