32 Orang Hendak Berangkat Haji Ilegal Digagalkan di Bandara Soetta

Tangerang, CNN Indonesia --

Imigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta kembali menggagalkan 32 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi bakal berangkat haji secara ilegal atau nonprosedural. Pencegahan itu dilakukan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Wisnu Wardana mengatakan, jika keberangkatan puluhan orang tersebut digagalkan dengan alasan berangkat tour wisata ke Hainan, Tiongkok, namun menggunakan visa kerja Arab Saudi.

"32 penumpang itu dicegah keberangkatannya saat akan terbang dengan maskapai Batik Air ID7157 rute Jakarta-Singapura pada Jumat (15/5). Mereka mengaku berangkat tour wisata ke Hainan, Tiongkok, tapi banyak di antara mereka menggunakan visa kerja Arab Saudi, sehingga menimbulkan kecurigaan petugas," ujar Wisnu, Senin (18/5).

Wisnu menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, 26 orang mengaku hendak mengikuti paket tour wisata ke Hainan selama 6 hari yang diatur oleh Travel F dengan biaya Rp15 juta per orang.

"Pembayaran ditransfer ke rekening kantor travel dan rombongan didampingi Tour Leader bernama E M. Namun lima orang lainnya mengaku secara terbuka bahwa tujuan utama mereka adalah melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi," kata Wisnu.

Lihat Juga : Timwas Haji DPR Sebut Penyediaan Penginapan Haji Cetak Sejarah

Wisnu menambahkan, dua di antaranya merupakan pasangan suami-istri asal Ponorogo berinisial DA dan KA, mengatakan mendaftar melalui Travel TM dengan biaya Rp250 juta per orang setelah mendapat informasi dari TikTok.

"Sementara seorang lainya berinisial SNB mengaku didaftarkan oleh anak asuhnya dengan biaya Rp185 juta. Di mana ia berencana menunggu Tasreh atau surat izin resmi haji di Hainan sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi," jelas Wisnu.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana mengatakan, pengawasan terhadap keberangkatan penumpang pada periode musim haji terus diperketat sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sekaligus penegakan hukum keimigrasian.

"Kami terus meningkatkan pengawasan terhadap pola-pola keberangkatan yang terindikasi non-prosedural, termasuk penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukannya. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi permasalahan hukum maupun kendala saat berada di negara tujuan," kata Galih.

Galih mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perjalanan haji dengan jalur tidak resmi ataupun iming-iming keberangkatan cepat melalui negara transit tertentu.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan seluruh dokumen perjalanan dan visa yang digunakan sesuai dengan tujuan keberangkatan. Ikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah agar pelaksanaan ibadah berjalan aman, nyaman, dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari," ujarnya.

Lihat Juga : 18 Calon Haji Ilegal dari Jatim Digagalkan Berangkat ke Tanah Suci

Atas perbuatannya, mereka akan dikenakan sanksi kepada setiap orang yang diduga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU tentang Haji dan Umrah (pidana penjara maksimal 8 tahun) Pasal 122 dan 121 UU yang sama (pidana penjara maksimal 6 tahun) Pasal 492 KUHP Baru tentang penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun

(fra/dod/fra) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]