MPR Sentil Posisi RI sebagai Dewan HAM PBB soal Penculikan Jurnalis RI
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima perwakilan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) untuk membahas lima delegasi mereka yang ditangkap Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotila (GSF) di perairan Mediterania menuju Gaza, Palestina, pada Senin (18/5).
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengecam aksi Israel sebab bukan kali pertama melanggar hukum internasional. Dia pun meminta pemerintah bergerak cepat untuk membebaskan para delegasi RI yang ditangkap dan empat di antaranya merupakan jurnalis.
"Kami menyampaikan keprihatinan dan sekaligus juga mendorong agar pemerintah untuk berlaku secepat mungkin ya, untuk menegakkan kedaulatan Indonesia, kedaulatan Indonesia sesuai dengan konstitusi," ujar HNW, sapaan akrabnya dalam pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memuji Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah menyatakan sikap. Namun, dia meminta mereka untuk mengambil langkah lebih konkret untuk membebaskan para perwakilan RI yang saat ini belum diketahui kondisinya.
Apalagi, kata HNW, Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan HAM PBB. Oleh karena itu, kata dia, keseriusan pemerintah sangat ditunggu.
"Tentu penting untuk Indonesia apalagi sebagai ketua dewan HAM PBB untuk menyikapi ini secara serius karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka," katanya.
Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini yang hadir dalam pertemuan mengungkap delegasi RI yang tergabung GSF 2026 mencapai 9 orang, yang lima di antaranya telah dikonfirmasi hilang kontak setelah kapal mereka dicegat militer Israel.
Sementara, kata Juwaini, empat perwakilan GPCI lain dalam misi tersebut saat ini tersebar di sekitar perairan Mediterania.
"Jadi kami berharap pertama tentu eee sisa delegasi Indonesia yang belum ditahan atau belum diculik, mudah-mudahan bisa terselamat dan bisa memasuki Gaza," ujar Juwaini.
Meski begitu, hingga Selasa (19/5) pagi WIB, Juwaini mencatat kenaikan kapal yang dicegat militer Israel telah mencapai 40 dari semula hanya 17 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 332 dari sekitar 400 lebih rombongan GSF dari 45 negara yang ditahan.
"Dan 332 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara itu diculik saat ini statusnya," ujarnya.
Juwaini berharap MPR bisa membuka komunikasi dengan pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah untuk membebaskan para delegasi atau perwakilan Indonesia dalam misi kemanusiaan GSF menuju Gaza.
"Dan berharap bahwa itu dapat dilakukan dengan secepat-cepatnya, karena dalam posisi ditahan dan diculik, waktu sangat berarti. Lamanya ditahan itu akan sangat menentukan juga terhadap kondisi dari rekan-rekan kami," katanya.
DPR harap pemerintah tegas ke AS
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta berharap pemerintah bersikap tegas ke Dewan Keamanan (DK) PBB dan pemerintah AS soal pencegatan dan penculikan sejumlah rombongan Global Sumud Flotila (GSF) oleh tentara penjajah Israel.
Sukamta mengecam aksi Israel, terlebih sebagian rombongan GSF merupakan delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), termasuk di dalamnya adalah jurnalis.
"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," ujar Sukamta saat dihubungi, Selasa (19/5).
Sukamta mengatakan, di tengah upaya berbagai pihak meredam konflik Palestina versus Israel, maupun AS-Israel dengan Iran, Israel mestinya menghormati proses itu dengan tidak melakukan manuver yang kontraproduktif.
Apalagi, Israel juga tergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump yang mendorong solusi dua negara.
"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional. Tapi dengan adanya BoP yang diinisiasi Presiden Trump, seharusnya sikap Israel juga setidaknya sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian Palestina," katanya.
Politikus PKS itu mengingatkan, dalam situasi konflik dan perang sekalipun, jurnalis berada di bawah perlindungan PBB. Karena itu menurut Sukamta, instrumen hukum tersebut mestinya bisa mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis.
"Instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," katanya.
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]