LPS Kembangkan IT BPR, Puteri Komarudin Dorong Koordinasi Diperkuat
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mendorong Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya dalam upaya pengembangan sistem teknologi informasi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk pengelolaan data dan deteksi dini risiko perbankan secara real-time.
Dorongan itu disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja (raker) Komisi XI DPR-RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS di Jakarta pada Selasa (19/5).
"Menurut kami, rencana ini sangat penting untuk diperjelas koordinasinya. Karena memang, ekosistem BPR ini kan bukan hanya melibatkan LPS, tapi utamanya juga pengawasnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, dari berbagai kunjungan yang kami lakukan di daerah terkait dengan ini, memang masih ada kebingungan terkait dengan sistem informasi ini antara kewenangan yang berada di OJK dan LPS," ujar Puteri.
Puteri menilai, peran Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio dari otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat koordinasi antarotoritas.
"Misalnya, koordinasi untuk penyelesaian RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) soal Program Penjaminan Polis yang memang sampai hari ini belum selesai, karena ada berbagai dinamika dalam perkembangan pembentukannya. Ini berarti, perlu ada koordinasi yang lebih kuat lagi antar lembaga, terutama LPS dan juga pemerintah. Sehingga, apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) bisa selesai peraturan teknisnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Puteri menyampaikan dukungan atas penguatan kelembagaan LPS dalam menjalankan fungsi risk minimizer dan tambahan mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis Asuransi sesuai amanat UU PPSK.
"Kalau kita melihat benchmark di negara lain. Misalnya seperti di Korea Selatan dan juga Malaysia, fungsi risk minimizer dan juga early intervention ini bisa kita lihat terlihat lebih definitif dan juga eksplisit pada struktur organisasinya. Menurut kami ini sangat penting dan bisa menjadi referensi penguatan untuk kelembagaan LPS ke depannya," ujar Puteri.
Merespons permintaan Puteri, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution memastikan LPS akan menjalin koordinasi dengan regulator lainnya dan asosiasi terkait.
"Kita pasti akan berkoordinasi terus dengan OJK, juga tentunya dengan asosiasi BPR. Supaya nanti, kita tidak salah waktu kita mendesain sistemnya dan nanti pemanfaatannya juga akan optimal. Untuk tahap awal nanti, kita akan pilih dulu 100 BPR yang benar-benar cocok dan masuk secara sistem," tutup Farid.
Dalam raker ini, Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner LPS menyepakati penguatan fungsi koordinasi dalam pembidangan dan tugas Dewan Komisioner LPS, termasuk bagi anggota yang berasal dari unsur ex officio. Nantinya, unsur ex officio tersebut akan memperkuat koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta pertukaran data dan informasi.
(rea/rir)