Tolak Mangkrak, Menteri PU Kawal Langsung Pembangunan Sekolah Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan sebanyak 93 Sekolah Rakyat (SR) Tahap II yang terus berjalan di berbagai daerah akan diupayakan agar selesai sesuai target jadwal, yakni pada 20 Juni 2026, sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.
Di tengah berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan, Kementerian PU menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dibiarkan mangkrak karena program tersebut menjadi bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara rata-rata telah mencapai 59 persen.
Untuk itu, Menteri PU Dody Hanggodo turun langsung ke berbagai lokasi pembangunan untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala teknis yang dihadapi di masing-masing lokasi proyek.
"Saya harus berkeliling langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan yang kadang belum terpikirkan sebelumnya," kata Menteri Dody.
Menurut Dody, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena dikerjakan serentak di banyak wilayah dengan karakteristik permasalahan berbeda-beda. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap lokasi.
"Harus diakui memang pembangunan Sekolah Rakyat agak di luar perkiraan saya. Dengan komposisi profesional yang ada, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudahlah, sekarang tugas kita memastikan semuanya tetap selesai tepat waktu," ujarnya.
Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian PU pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta seluruh pihak. Tenaga teknis tambahan dari pusat juga telah diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk memperkuat pengawasan dan percepatan pekerjaan konstruksi.
"Kita suntikkan personel teknis dari Jakarta di tiap titik agar benar-benar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan," kata Dody.
Di beberapa lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga maupun kendala teknis lainnya, Kementerian PU juga membuka opsi dukungan lintas sektor untuk membantu percepatan pekerjaan. Dody mencontohkan pada sejumlah lokasi, dukungan tambahan seperti tenaga dari Zeni TNI AD dapat dilibatkan untuk membantu percepatan pekerjaan konstruksi dan penanganan kendala lapangan.
Percepatan pembangunan dipastikan terus berjalan seiring pengawasan mutu konstruksi. Menteri Dody menyatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
"Sekolah Rakyat ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu kualitas bangunannya juga harus benar-benar dijaga," ujarnya.
Kementerian PU juga memastikan seluruh proses pembangunan mengedepankan standar mutu konstruksi mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan. Pada saat bersamaan, penyelesaian berbagai kendala teknis seperti mobilisasi material, akses konstruksi, dan kesiapan infrastruktur pendukung terus didorong agar proyek dapat selesai tepat waktu.
Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5-10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap kawasan dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas penunjang lainnya.
(rea/rir)