Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah di Bantul
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).
Peninjauan lapangan ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rombongan menyambangi salah satu rumah warga penerima bantuan yang kondisinya dinilai sangat tidak layak huni. Rumah tersebut masih berdinding anyaman bambu yang telah lapuk, berlantai tanah, serta hanya berdiri di atas susunan batu tanpa semen sebagai fondasi.
Diketahui, rumah tersebut telah dihuni sejak 1984 dan selama ini belum pernah tersentuh bantuan perbaikan. Warga penerima juga tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam dialog dengan penghuni rumah, Mendagri menyampaikan rasa syukur karena rumah tersebut akhirnya akan segera mendapatkan bantuan perbaikan melalui program BSPS.
"Alhamdulillah," ujar Mendagri saat meninjau rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
Tito menjelaskan, program BSPS tidak hanya difokuskan pada rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga menyasar kawasan perbatasan yang selama ini belum banyak tersentuh pembangunan.
Ia menegaskan, pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan pembangunan. Namun, kebijakan ini bertujuan memperkuat pertahanan negara di daerah perbatasan melalui penguatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat.
"Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," ujar Mendagri.
Mendagri bersama Menteri PKP juga telah mengunjungi langsung rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang belum lama ini diterjang banjir bandang sehingga merusak sejumlah rumah.
"Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan," ujarnya.
Sebagai informasi, selain meninjau rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peresmian secara simbolis pelaksanaan Program BSPS di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(ory/ory)