PDIP Buka Suara soal Harga Pertamax Naik

CNN Indonesia
Rabu, 10 Jun 2026 16:08 WIB
Anggota DPR Mufti Anam
Anggota DPR Mufti Anam kritik kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai keputusan pemerintah tidak transparan dan tanpa sosialisasi kepada masyarakat. (Arsip Istimewa via detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VI DPR bidang energi dari Fraksi PDIP, Mufti Anam mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM non-subsidi per Rabu (10/6).

Mufti bukan hanya mempersoalkan kenaikan itu karena diambil di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, namun juga karena tidak disampaikan dengan cara yang baik. Dia menyebut kenaikan itu diumumkan secara tiba-tiba tanpa sosialiasi yang memadai.

"Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat," kata Mufti saat dihubungi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, Komisi VI DPR selaku mitra pemerintah di sektor energi juga tak pernah mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Padahal, pola tersebut, kata Mufti, telah berulang kali pihaknya kritisi.

"Bahkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya," kata dia.

Menurut Mufti, BBM bagi masyarakat bukan sekadar komoditas. BBM adalah instrumen yang berpengaruh langsung pada biaya transportasi, usaha, distribusi, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kata dia, setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM mestinya dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat.

Mufti turut menyinggung video terhadap Bahlil yang belakangan viral. Menurut dia, video berjudul 'My Little Bolu Ketan' itu tak semata pujian, melainkan harapan dari masyarakat dengan cara yang baik.

"Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah. Ada pesan yang ingin disampaikan bahwa rakyat ingin pemerintah hadir, bekerja lebih keras, dan menjaga agar harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali," kata dia.

Mufti pun mendesak pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka kepada publik alasan dibalik kenaikan tersebut. Termasuk langkah yang disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul.

"Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai. Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan," katanya.

(thr/isn) Add as a preferred
source on Google


[Gambas:Video CNN]