Mendagri Paparkan Rencana Kerja 2027 ke DPR, Dukung Agenda Prioritas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memaparkan program kerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Dalam paparannya, ia memastikan Kemendagri siap mendukung pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan. Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.
Kemendagri juga akan terlibat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan daerah 3T, hingga pemberantasan tuberkulosis. Di luar program prioritas nasional, kementerian juga akan menjalankan sejumlah program wajib yang tidak dapat ditunda.
Program tersebut meliputi seleksi calon praja IPDN, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, serta penguatan administrasi kependudukan. Kemendagri juga akan mendorong pengembangan identitas digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan berbasis digital.
"Kemudian melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).
Di samping itu, Kemendagri akan mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) guna memastikan program pembangunan berjalan efektif. Langkah ini mencakup pemberian dana bantuan bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah dan DPRD, serta penyelesaian batas wilayah dan batas desa.
Kemendagri juga akan memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Tito juga menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional. Data kependudukan disebutnya akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah akan betul-betul memperkuat atau menerapkan government technology, e-government untuk layanan publik terintegrasi," terangnya.
Untuk menjalankan seluruh program tersebut, Kemendagri mendapatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun mendatang.
Maka dari itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun. Jumlah ini termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP," jelas Tito.
Sebagai informasi, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Forum tersebut juga dihadiri Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono.
(rir)