Misbakhun Kritik PDIP: Kritik Harus Solutif, Bukan Bikin Panas Situasi
an.
Legislator Golkar yang memimpin Komisi XI DPR itu pun meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan kritik, bahkan menindaklanjutinya. Sebagai contohnya ialah berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik. Dia mengatakan dirinya menghormati kritikan para politisi PDIP kepada pemerintah.
Namun, Misbakhun mengaku belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan meski sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap partai politik tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi, yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.
Sebelumnya, PDIP menyatakan pihaknya memiliki posisi penyeimbang dalam pemerintahan.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan, sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang ditunjukkan dengan fungsi check and balances. Menurutnya, saat mayoritas kursi di parlemen didominasi partai-partai pendukung pemerintah, sulit membayangkan mereka akan tetap kritis.
Dalam kondisi itu, Deddy menilai fungsi parlemen saat ini tak berbeda dengan situasi politik saat Orde Baru.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" katanya.