TB Hasanuddin: Anggaran Latihan Militer Kopdes Capai Rp30 Juta/Orang

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkap bahwa Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menelan anggaran hingga Rp30 juta per orang.

Menurut Hasanuddin, jumlah itu menelan porsi terbesar dari keseluruhan anggaran pelatihan sebesar Rp45 juta. Sebab, hanya Rp15 juta yang dialokasikan untuk substansi pelatihan selama 15 hari.

"Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6).

Padahal, Hasanuddin menyebut jika Latsarmil dihapuskan, negara bisa menghemat triliun rupiah untuk total 35.476 peserta pelatihan calon manajer Kopdes seluruh Indonesia.

Hasanuddin menganggap pelatihan Latsarmil bukan prioritas. Sebab, tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," katanya.

Politikus PDIP itu berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dia ingin agar program tersebut bisa lebih efisien tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Gelombang pertama pelatihan akan digelar 17 Juni-31 Juli 2026, diikuti oleh 35.476 peserta, yang terdiri dari 30 ribu calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan dan komentar dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koperasi terkait komentar TB Hasanuddin soal anggaran Latsarmil ini. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi pihak pemerintah.