Wamendagri Dorong Keterlibatan Orang Asli Papua di Sensus Ekonomi 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan.

Pada Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ribka menyatakan, pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya akan mempermudah proses pengumpulan data, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka di Jakarta, Senin (6/7).

Ia menekankan, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.

Selain itu, Riba mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dijalankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga pendataan dapat menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, akurasi data menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah lainnya yang menyasar masyarakat Papua.

Ribka lalu mengingatkan, pembaruan data penting untuk menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua, agar upaya intervensi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dapat terukur secara objektif.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," katanya.

Pada saat bersamaan, Ribka mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung penyediaan data nasional. Kemendagri disebut terus berkomitmen memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Melalui upaya itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.

(rea/rir) Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]