Ketua DPRD Tegaskan Usul Ubah Jabar Jadi Tatar Sunda Belum Disetujui
Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa meluruskan bahwa banyak masyarakat salah memahami sikap setelah rapat kerja Komisi I DPRD bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat.
Buky menegaskan DPRD belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jabar jadi Tatar Sunda ataupun Sunda, melainkan hanya menyetujui agar aspirasi tersebut dibahas melalui mekanisme yang berlaku.
"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky, Senin awal pekan ini seperti dikutip dari detikJabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Buky, posisi DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat.
"Posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat," ujar politikus Gerindra itu.
Dia pun menegaskan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal.
Buky menegaskan perjalanan usulan tersebut masih sangat panjang. Sekalipun nantinya memperoleh persetujuan di tingkat DPRD dan Pemprov Jabar, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.
Ia juga membantah anggapan yang menghubungkan peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemprov Jabar secara maraton di beberapa kota dan kabupaten beberapa waktu lalu dengan wacana pergantian nama provinsi.
"Bukan berarti juga Gubernur [Jabar Dedi Mulyadi] kemarin bikin acara peringatan Milangkala Tatar Sunda itu beririsan dengan keinginan Gubernur mengganti nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda, saya kira enggak, enggak ada hubungannya," ujarnya.
Aspek sosiologis hingga pesan dari Cirebon
Ia mengapresiasi niat para tokoh yang mengusulkan perubahan nama karena dilandasi semangat menjaga identitas dan sejarah Sunda.
"Saya menghargai keinginan para tokoh terpikirkan mengganti nama berdasarkan aspek sejarah. Justru kalau ada aspek sejarah, psikologis, sosiologis, yang paling harus diselesaikan itu adalah aspek sosiologisnya supaya tidak ada benturan horizontal," ucap Buky.
Menurutnya, keinginan sebagian masyarakat untuk menghidupkan kembali identitas Sunda merupakan hal yang patut dihormati. Namun, hal itu juga harus mempertimbangkan realitas sosial Jawa Barat saat ini yang semakin majemuk.
Menurut Buky, aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar apabila wacana tersebut terus berlanjut. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni beragam kelompok budaya dan etnis.
Dari segi etnis lokal di Jabar juga bukan hanya Sunda karena ada Betawi, Cirebon, Indramayu, hingga Jawa, dan lain-lain.
"Masalah sosiologis itu apa? Ya itu harus selesai dengan masyarakat Cirebon, harus selesai dengan masyarakat Sunda Betawi. Nah, secara sosiologis itu yang paling sulit menurut saya," ungkapnya.
Ia mengaku telah menerima berbagai respons dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru.
"Karena ada juga yang WA ke saya dari tokoh Cirebon misalnya, 'Kami setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat, selaras dengan itu kami juga ingin berdiri Provinsi Cirebon Raya. Tapi kami sangat mendukung nama Tatar Sunda, tapi seiring dengan itu kami juga ada keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, Cirebon'," katanya.
"Nah ini kan jadi polemik nih," sambung Buky.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]