Puan Sorot Fenomena SD Negeri Mulai Sepi Peminat

CNN Indonesia
Rabu, 15 Jul 2026 15:16 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ketua DPR RI, Puan Maharani ikut menyoroti fenomena sekolah dasar negeri (SDN) yang mulai sepi peminat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI, Puan Maharani ikut menyoroti fenomena sekolah dasar negeri (SDN) yang mulai sepi peminat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Puan menyebut fenomena tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah. Dia berharap pemerintah segera mengevaluasi peta layanan pendidikan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional," kata Puan lewat keterangan tertulis, Rabu (15/7).

Menurut Puan, pemerintah harus segera mengidentifikasi rendahnya minta calon siswa baru di SD Negeri, apakah hanya secara kasuistik pada daerah tertentu atau juga terjadi di daerah-daerah lain.

"Jika memang hanya kasuistis, pendekatannya bisa lebih khusus sesuai dengan kriteria setiap daerah," katanya.

Namun, jika fenomena itu terjadi di banyak daerah, Puan menilai solusinya tak bisa sekadar ditutup atau digabung dengan sekolah lain. Dia meyakini kondisi itu bisa disebabkan banyak hal. Mulai dari tingkat kepercayaan ke SD negeri yang turun, perpindahan penduduk, hingga penurunan angka siswa sekolah.

Oleh karena itu, kata dia, solusi yang diambil tak bisa parsial. Apalagi, negara juga tak bisa memaksa warga untuk masuk SD negeri tanpa diiringi perbaikan kualitas.

"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," katanya.

Fenomena pendaftar jumlah peserta didik baru yang sangat sedikit terjadi di beberapa kota, misalnya di SDN Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang hanya menerima tiga siswa baru tahun ajaran 2026/2027. Meski jumlah peserta didik baru sangat sedikit, sekolah tetap menggelar MPLS.

Di beberapa kota lain, misalnya di Sleman, Jawa Tengah, sekitar 60-an sekolah juga masih kekurangan siswa baru hingga akhir masa Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB.

Kemendikdasmen akan mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menangani sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, bahkan ada yang hanya dua hingga tiga siswa.

"Pemerintah telah melakukan pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terutama terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 siswa, bahkan di bawah 60 siswa," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa (14/7) dikutip dari Antara.

"Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kami akan merumuskan kebijakan terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat sedikit," sambungnya.

(thr/fra) Add as a preferred
source on Google


[Gambas:Video CNN]