Sayembara Warga Tangkap Begal oleh Demul Tuai Kritik
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik sayembara menangkap begal oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.
Ia menyatakan, tugas itu merupakan tanggung jawab Gubernur dan Kapolda Jabar untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum dengan meminta masyarakat ikut terlibat dalam menindak aksi begal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tugas Gubernur dan Kapolda. Tidak perlu sayembara. Imbauan 'boleh bertindak tegas asal jangan sampai mati' dari Polda adalah pesan yang ngawur secara hukum," kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (23/7) malam.
Ia menyatakan, sayembara itu justru berisiko melegitimasi tindakan main hakim sendiri di lapangan.
Usman pun mengatakan, sebaiknya Gubernur dan Kapolda Jabar fokus pada tugasnya dengan menambah patroli, CCTV terintegrasi, perbaikan penerangan jalan rawan begal, percepat respons laporan, dan usut tuntas jaringan penadah begal.
Usman mengatakan, begal merupakan kejahatan jalanan yang kerap menggunakan senjata tajam dan merenggut korban jiwa di masyarakat, termasuk anggota kepolisian.
Ia menilai, melibatkan warga sipil yang tidak memiliki kemampuan maupun pelatihan khusus terkait keamanan dan ketertiban justru beresiko.
"Namun penegakan keamanan dan ketertiban hukum tetap merupakan tanggung jawab aparat yang berwenang dan telah terlatih untuk menanggapi situasi semacam itu," katanya.
Selain itu, ia juga mengatakan, arahan itu bertentangan dengan prinsip dasar community policing (pemolisian masyarakat atau Polmas).
Usman menjelaskan, filosofi polmas sejatinya menekankan kolaborasi preventif untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan bersama, bukan membolehkan warga untuk melakukan eksekusi atau menindak langsung pelaku kejahatan.
Selain Amnesty International Indonesia, kritik juga muncul dari Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra.
"Sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat," ujar Yusril, dilansir dari detiknews.
Kondisi perekonomian yang sulit saat ini, lanjut Yusril, bisa membuat orang berbondong-bondong menyiapkan diri, apalagi dengan iming-iming hadiah sayembara jutaan rupiah.
Dari sana, muncul kekhawatiran akan orang-orang tak bersalah yang justru jadi korban lantaran dituduh sebagai pelaku begal.
"Kalau boleh saya menyampaikan nasihat, dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini," ujar Yusril.
Dedi Mulyadi menggelar sayembara bagi warganya yang berhasil menangkap pelaku begal, copet, jambret, hingga pelaku kejahatan jalanan.
Ia mengatakan, hadiah uang sengaja disiapkan sebagai pemicu agar masyarakat lebih aktif menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk mendorong aksi main hakim sendiri.
Dedi mengatakan, hadiah senilai Rp5 juta hingga Rp50 juta hanya akan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat ketat.
Ia menegaskan bahwa pelaku harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismano menyambut positif sayembara itu. Ia menilai sayembara itu merupakan pemberi motivasi agar warga turut bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
(mnf/asr) Add
as a preferred source on Google