Penjelasan Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution buka suara terkait sikapnya yang meninggalkan ruangan (Walk Out) saat berlangsungnya Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Anggaran 2025 dengan DPRD Sumut.

Menurutnya, ia bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninggalkan lokasi karena rapat paripurna pada dasarnya telah selesai. Namun yang terjadi setelah itu anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan malah mempermasalahkan tidak kuorum.

"Ya itu masalah kuorum katanya kan dibahas lagi. Saya rasa itu kan ya itu kan rapat jadwalnya jam 09.00 sudah dimulai walaupun ngaret karena masalah kuorum tidak kuorum. Cuma kan se- rangkaian paripurna sudah selesai. Di akhir malah dipertanyakan dan diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu (25/7).

Bobby juga mengaku heran karena persoalan kuorum justru dipersoalkan oleh Fraksi PDI Perjuangan yang menurut informasi yang diterimanya memiliki tingkat kehadiran yang rendah dalam rapat tersebut.

"Yang nanyakan setahu saya yang disampaikan ke saya ya, yang nanya masalah kuorum enggak kuorum itu kalau enggak salah fraksinya justru yang paling sedikit hadir. Ini disampaikan ke saya, saya enggak tahu benar apa enggak karena bukan saya yang memegang absennya," ucapnya.

Bobby menekankan pentingnya batasan peran antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir memenuhi undangan untuk menjalankan kewajiban konstitusional, bukan untuk mencampuri atau menyimak perselisihan internal dewan.

"Ya sudah, saya rasa itu kan antara mereka ya. Antara anggota DPRD sama anggota DPRD. Mereka bilang ada rapat yang di jam yang bersamaan, ya kan urusan DPRD bukan urusan kami dari eksekutif. Ya jadi saya rasa karena ada kegiatan yang lain, kami meninggalkan lokasi. Ya kan sudah selesai," sebutnya.

Menurut Bobby, pihak eksekutif hadir dalam rapat paripurna sebagai undangan untuk menjalankan kewajiban konstitusional, bukan untuk terlibat dalam persoalan internal legislatif.

"Saya bilang pulang, rupanya masih masalah itu terus, ya sudahlah saya bilang pulang. Ya kan itu tadi kan itu, OPD bukan bagian dari legislatif. Kami kan hadir di sana, ya kan jelas ya. Yang punya kegiatan kan DPRD, penandatanganan bersama. Kami kan di sana eh sebagai eksekutif, undangan. Dan hadir di sana, kalau misalnya yang ribut internal mereka, ya masa kami eksekutif nguping? Kan enggak enggak umum, ya sudah," ungkapnya.

Aksi walk out Bobby sempat memunculkan spekulasi adanya keretakan hubungan politik antara dirinya dengan partai-partai pendukung di DPRD Sumut. Namun Bobby membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan pihak yang mempermasalahkan kuorum bukan berasal dari partai pendukungnya, melainkan dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Justru setahu saya yang nanya dari ini ya, dari partai yang sebutkan tadi itu (PDI Perjuangan). Bukan dari partai pendukung," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution tiba-tiba walkout (meninggalkan ruang rapat) saat Paripurna dengan anggota DPRD Sumut masih berlangsung, Selasa (21/7).

Saat itu anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Syahril Siregar tiba tiba menyampaikan interupsi ketika penyampaian laporan Badan Anggaran dan pembacaan konsep keputusan bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 selesai.

"Interupsi pimpinan, paling tidak pimpinan harus membacakan berapa yang setuju dan tidak setuju. Kedua, perlu dilakukan dan perlu dilihat apa saja penandatanganan yang Notabenenya tentang Ranperda APBD Sumut perlu memperhatikan Tatib," ujarnya.

Dia menilai perlu 2/3 anggota DPRD Sumut yang harus tandatangan secara langsung dan hadir secara fisik.

"Sama-sama kita ketahui fraksi di DPRD Sumut menyambut hangat pelaksana APBD. Saran pendapat setelah kunjungan ke lapangan ada yang sesuai dan tidak sesuai di lapangan tentu menjadi catatan ke depan. Maka dari itu, kalau melihat tatib disebutkan, dinyatakan dengan jumlah kehadiran berapa jumlah yang hadir dan orang yang hadir supaya Tatib tetap bisa menjadi panutan," ungkapnya.

Mendengar itu, Ketua DPRD Sumut, Erni mencoba membacakan jumlah fraksi yang sudah tandatangan dan hadir di rapat. Namun saat itu terjadi lagi interupsi yang datang dari anggota Fraksi Gerindra Arifay Tambunan.

"Interupsi pimpinan, ini jam yang sama ada RDP yang sama dari Migas, BBM bersubsidi dan tuntutan mahasiswa, kalau boleh diskor juga, masak ada Paripurna ada RDP juga," tuturnya.

Meski begitu Erni mengatakan, dewan pimpinan masih lengkap dan anggota DPRD sudah dinyatakan Kourum.

"Seluruh dewan pimpinan masih lengkap, dan anggota DPRD dinyatakan kuorum, karena jumlah tanda tangan dari absen sudah 69," terangnya.

Namun, Syahrul lagi lagi mengajukan intrupsi.

"Izin pimpinan, menanggapi tanggapan fraksi dari Pak Rifai, saya setuju jangan ada Rapat Dengar Pendapat, karena ini sakral untuk kepentingan masyarakat Sumut, mohon skors sementara kepada sekwan dan memanggil semua ke sana," jelasnya.

Mendengar perdebatan terus berlangsung, Bobby Nasution awalnya memanggil timnya. Tak lama kemudian ia beranjak dari kursi dan meninggalkan ruangan rapat. Bobby juga mengajak seluruh OPD yang hadir di Rapat Paripurna keluar dari ruangan rapat tersebut.

"OPD keluar," ucap Bobby, meminta salah satu OPD memanggil seluruh OPD yang masih berada di dalam.

Padahal, seharusnya rapat selanjutnya penandatanganan keputusan Bersama antara DPRD dan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut Tahun 2025. Karena Bobby Walk Out, maka rapat paripurna penandatanganan keputusan Bersama antara DPRD dan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut Tahun 2025 akhirnya ditunda.