Hari Mangrove Sedunia 2026, KLH Ajak Masyarakat Tanam 1 Juta Mangrove

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperingati Hari Mangrove Sedunia Tahun 2026 dengan aksi penanaman serentak lebih dari satu juta bibit mangrove di 162 titik pada 37 provinsi di Indonesia. Aksi ini mencakup area seluas 364,11 hektare dan melibatkan lebih dari 25.000 peserta dari kalangan pelajar, komunitas, serikat pekerja, hingga masyarakat umum.

Sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir, inisiatif berskala nasional ini turut membuktikan kemitraan strategis KLH/BPLH bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pertahanan ekologis secara terpadu demi melindungi masa depan bangsa dari ancaman perubahan iklim.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa mangrove adalah kunci dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Mangrove bukan hanya sekumpulan pohon di kawasan pesisir. Mangrove adalah benteng kehidupan yang melindungi daratan, menjaga sumber kehidupan masyarakat pesisir, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan dan mengamankan masa depan generasi Indonesia," tutur Menteri Jumhur.

Mangrove diketahui memiliki peran strategis yang tidak bisa digantikan oleh infrastruktur buatan manusia. Saat ini, Indonesia memegang posisi penting secara global dengan kawasan mangrove seluas lebih dari 3,45 juta hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, yang mewakili 20 hingga 25 persen dari total mangrove dunia.

Kekayaan tersebut menjadi tanggung jawab Indonesia untuk memastikan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan secara berkelanjutan sebagai pelindung pesisir, penjaga keanekaragaman hayati, serta penopang kehidupan masyarakat.

Pada praktiknya, ekosistem mangrove dihadapkan pada tantangan ancaman alih fungsi lahan, pencemaran, hingga eksploitasi yang tidak terkendali. Merespons hal ini, KLH/BPLH menetapkan serangkaian kebijakan dan program strategis untuk memperkuat perlindungan pesisir. Salah satunya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang menjadi jaminan upaya perlindungan dan pemulihan agar berjalan terpadu.

Sebagai penguatan langkah pelaksanaan di lapangan dan orkestrasi dengan para pihak, KLH/BPLH juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055 sebagai pedoman pengelolaan jangka panjang. Melalui pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM), fungsi perlindungan alam diselaraskan dengan pemanfaatan berkelanjutan.

Sementara di tingkat tapak, program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) terus didorong untuk mengubah kebiasaan eksploitasi menjadi pengelolaan lestari, seperti ekowisata dan produk berbasis mangrove yang menciptakan lapangan kerja hijau.

Sejalan dengan berbagai upaya itu, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk memperkuat rehabilitasi mangrove, khususnya pada kawasan dalam kewenangannya.

"Kami dari Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan rehabilitasi mangrove, karena ada 2,73 juta hektare mangrove dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami juga dalam rehabilitasi mangrove melibatkan masyarakat sekitar, salah satunya melalui Kebun Bibit Rakyat Mangrove," tutur Rohmat.

Beragam program tersebut membutuhkan sinergi kuat antarpemangku kepentingan. KLH/BPLH menyatakan akan memperkuat kemitraan strategis antarkementerian dan lembaga pemerintah agar upaya pemulihan ekosistem pesisir menjadi gerakan nasional yang terpadu dari pusat hingga ke daerah.

"Kita selalu melalui Menteri Lingkungan Hidup menyuarakan kembali pentingnya lingkungan itu harus dijaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat concern dan sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi (ekonomi biru). Salah satu program yang akan dilakukan adalah revitalisasi Pantura Jawa, termasuk restorasi mangrove," pungkas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia ini mengingatkan bahwa kebijakan berbasis data, tata kelola yang terintegrasi, serta kemitraan lintas kementerian/lembaga bermuara pada satu komitmen utama, yakni menjaga mangrove untuk generasi mendatang.