Komisi IX DPR Pertanyakan Menkes soal 112 Juta Warga Kurang Gizi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal 112 masyarakat Indonesia kurang gizi.
"Kami mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebut sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi apabila angka tersebut didasarkan pada data Susenas," kata Charles saat dihubungi, Jumat (31/7).
Ia mengatakan Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutya, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung.
Ia mengatakan Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yaitu Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini sudah digunakan sebagai acuan utama oleh Kemenkes.
"Oleh karena itu, apabila pemerintah ingin menyusun maupun mengevaluasi kebijakan perbaikan gizi nasional, rujukan utamanya seharusnya menggunakan indikator yang berasal dari survei-survei tersebut, bukan menggunakan indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat.
Menurutnya, hal itu juga penting untuk memperjelas tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, kata dia, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI.
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujarnya.
Sebaliknya, ia mengatakan jika emerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka harus disampaikan kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberi makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi.
"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.
Oleh sebab itu, pemerintah berencana mulai membuka 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah ada saat ini secara bertahap ,dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Budi menjelaskan angka tersebut berasal dari empat desil terbawah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.
Menurutnya, setiap desil mewakili sekitar 28 juta penduduk, sehingga empat desil mencakup sekitar 112 juta masyarakat yang menjadi sasaran utama intervensi gizi.
(yoa/fra)[Gambas:Video CNN]