Komisi IV Minta Kemenhut Kendalikan Populasi Monyet Ekor Panjang

Komisi IV DPR meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mulai mengendalikan populasi monyet ekor panjang usai sejumlah kasus perusakan lahan pertanian hingga serangan terhadap warga sekitar.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan menilai kasus tersebut perlu menjadi perhatian, apalagi karakteristik monyet ekor panjang yang kerap mendapat sumber makanan dari lingkungan manusia.

"Kalau kajian para ahli menunjukkan monyet ekor panjang merupakan satwa sinantropik yang justru memperoleh sumber makanan berkalori tinggi dari lingkungan manusia," kata Johan saat dihubungi, Selasa (12/8).

Politikus PKS itu misalnya mencatat kasus ekspansi monyet ekor panjang di Pacitan ke sejumlah desa sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman seperti singkong, kelapa, pisang, jagung, kacang tanah hingga nangka.

Pada awal 2026, BBKSDA Jawa Timur juga menangani kasus monyet ekor panjang yang melukai seorang balita di Jember. Kasus gigitan juga terjadi di Gresik dan berujung pada evakuasi satwa dari lingkungan permukiman.

Menurut Johan, saat warga sudah menjadi korban, persoalan tersebut telah menyangkut keselamatan masyarakat dan kerugian ekonomi.

"Ketika sudah ada warga yang digigit, keselamatan manusia terancam, bahkan petani mengalami kerugian karena tanamannya terus-menerus dirusak, maka persoalan ini sudah menyangkut perlindungan warga dan kerugian ekonomi masyarakat," katanya.

Johan menambahkan, bila pada lokasi tertentu populasi monyet sudah berlebih, agresif, dan berulang kali menyerang manusia, pemerintah harus mempunyai instrumen pengendalian populasi yang jelas.

Namun, dia menekankan pengendalian tidak boleh dilakukan secara serampangan. Kata Johan, kebijakan harus memiliki dasar hukum, didukung kajian ilmiah, terukur, serta tetap memenuhi prinsip kesejahteraan satwa.

"Saya tidak ingin kita terburu-buru menetapkan seluruh monyet ekor panjang sebagai satwa pengganggu secara nasional," katanya.