Haedar Beri Orasi Kebangsaan di Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pers harus mampu menyajikan informasi yang benar, berimbang, serta memberikan arah bagi kehidupan masyarakat.
Hal itu disampaikan Haedar saat memberikan orasi kebangsaan dalam rangka Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (13/8).
Dalam orasinya, Haedar mengatakan profesi wartawan memiliki posisi penting karena pers menjadi salah satu sumber informasi masyarakat sekaligus ruang untuk menghadirkan beragam perspektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia, karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides. Alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama," kata Haedar.
Haedar juga mengungkapkan kedekatannya dengan dunia jurnalistik. Ia pernah menjadi wartawan di Majalah Suara Muhammadiyah dan aktif menulis di sejumlah media umum.
Menurut dia, tantangan pers saat ini semakin kompleks karena media berkembang sebagai industri dan tidak jarang bersinggungan dengan kepentingan politik.
"Ketika pers menjadi industri dan juga beririsan dengan politik, tidak selalu mudah. Seperti kita harus mengayuh di antara banyak karang," ujarnya.
Haedar optimistis insan pers dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan kecerdasan dan profesionalisme. Ia menilai media harus tetap mengutamakan kepentingan publik dengan menghadirkan informasi berkualitas.
"Saya yakin dengan kecerdasan, dengan kepiawaian kita di dunia pers untuk tetap menyajikan informasi yang terbaik bagi masyarakat, bagi publik, sesulit apa pun kita akan bisa untuk menampilkan kebenaran," katanya.
Pers dibutuhkan pemerintah
Haedar menilai media massa memiliki peran strategis karena pemerintah dan berbagai lembaga negara membutuhkan informasi, masukan, serta kritik dari pers.
Menurut dia, kritik media terhadap pemerintah maupun lembaga negara tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Kritik justru dapat menjadi bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Saya yakin eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary (independen), TNI, Polri, dan institusi lain di republik ini, bahkan di dunia internasional, selalu memerlukan informasi, masukan, kritik dari media massa," kata Haedar.
Haedar mengatakan sebuah bangsa dapat berkembang melalui kritik, masukan, dan keberagaman informasi. Karena itu, ia mendorong para elite untuk membangun keterbukaan terhadap media.
"Tinggal kesadaran elite kita untuk mau terbuka, mau peduli, mau berbagi. Itu harus terus menjadi ekosistem kita di dunia pers," ujarnya.
Meski mendorong kebebasan pers, Haedar mengingatkan pentingnya etika dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, pers tetap harus menjunjung nilai-nilai luhur dan mengutamakan kepentingan bangsa.
"Semangat kita adalah semangat untuk menampilkan kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyoroti kondisi kebangsaan dan pentingnya membangun kebersamaan di tengah berbagai persoalan yang semakin kompleks.
Ia mengatakan Muhammadiyah melalui berbagai program dan gerakannya terus berupaya memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa. Ia berharap Indonesia dapat menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
"Mari kita tata kehidupan kebangsaan ini sesuai dengan prinsip dasar konstitusi. Kemudian juga kebersamaan yang dibangun untuk sesuatu yang lebih produktif, bukan sekadar kebersamaan yang sifatnya simbolik," kata Haedar.
Menurut Haedar, tantangan Indonesia membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi kemasyarakatan, dunia akademik, pers, hingga lembaga negara.
Ia menegaskan kritik dari berbagai kelompok terhadap kebijakan pemerintah, DPR, maupun lembaga hukum semestinya ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju.
"Ketika ormas keagamaan, dunia akademik atau kampus, dunia pers atau media memberi kritik terhadap langkah-langkah pemerintah, DPR, lembaga hukum, peradilan, dan sebagainya, semuanya itu ingin membawa bangsa ini menjadi lebih maju," ujarnya.
(fra/arl/fra)