KSAD Maruli Pastikan Tak Ada Penambahan Personel TNI di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan tidak ada penambahan personel TNI untuk pengamanan Aceh usai kericuhan yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh.

Maruli mengatakan TNI tetap menyiapkan langkah pengamanan dan akan mendukung kepolisian dalam menjaga situasi di Aceh. Namun, ia menilai tambahan personel belum diperlukan.

"Enggak, enggak ada penambahan (pengamanan)," ujar Maruli di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Maruli mengatakan kondisi Aceh sejauh ini masih terkendali. Ia juga menyebut telah mengecek kondisi tersebut hingga pagi hari bersama Pangdam.

"Baik, iya (kondisi Aceh sudah aman). Enggak perlu (penambahan pengamanan). Saya sudah tanya sampai tadi pagi, saya cek, Pangdam tidak perlu. (Kami) tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah," tambah dia.

Maruli mengatakan TNI akan membantu kepolisian dalam penegakan hukum apabila diperlukan. Ia menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari pengamanan situasi di Aceh.

"Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum," ucap Maruli.

Saat ditanya mengenai kemungkinan gejolak lebih lanjut, Maruli mengatakan tidak ada kebutuhan untuk menambah personel TNI. Ia juga menyebut situasi yang terjadi lebih banyak melibatkan anak muda.

"Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu (mengkhawatirkan)," tuturnya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu (15/8). Kericuhan dipicu pengibaran bendera bulan bintang di tiang utama masjid.

Aparat sempat meminta massa tidak mengibarkan bendera tersebut, tetapi massa tetap melakukannya. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat di sekitar masjid dan jalan di depannya.

Polda Aceh menyatakan situasi setelah kericuhan telah kembali terkendali dan kondusif. Personel gabungan masih disiagakan di sekitar lokasi dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah Aceh.

Di tengah persoalan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan DPR terkait Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada 2027.

"Untuk masyarakat Aceh saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur kemudian juga Wakil Gubernur dan seluruh DPRA Aceh," kata Supratman di Istana Merdeka, Senin (17/8).

(asa)