DPR-Pemerintah Finalisasi Kebijakan, Guru PPPK Bakal Jadi Penuh Waktu

DPR dan pemerintah menyepakati arah baru penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah merampungkan serangkaian rapat koordinasi.

Ada dua keputusan utama yang dihasilkan, yakni PPPK paruh waktu berprofesi guru akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, dan guru berstatus PPPK akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya direncanakan dibuka pada awal 2027.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, arah penataan ini kini semakin jelas menyusul finalisasi hasil rapat tersebut.

"Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Dasco.

Kebijakan ini menjawab kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah guru dan kebutuhan formasi nasional. Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan, jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang, dengan 231.246 orang di antaranya berstatus PPPK paruh waktu.

Adapun pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai skema ini telah melalui simulasi anggaran dan dapat dijalankan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal negara. Defisit anggaran pada 2027 sendiri tetap diproyeksikan berada di kisaran 2,4 persen.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan mengawal sosialisasi kebijakan ini ke daerah, sekaligus memastikan proses perekrutan pegawai ke depan mengikuti tahapan yang telah disepakati pemerintah pusat.

"Kami akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru," ujar Bima.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat ini turut menghasilkan kesepahaman mengenai arah penataan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, sebagai respons atas banyaknya persoalan guru yang selama ini masuk ke DPR.

"Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR. Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," pungkas Prasetyo.

Rapat koordinasi ini dipimpin Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta perwakilan kementerian terkait lainnya.