Wabup Manggarai Timur Bantah Camat Ditekan BNPB soal Bantuan Gempa

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan tidak terdapat tekanan maupun pemaksaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Camat Lamba Leda Utara dalam proses penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi.

Hal tersebut merespon video yang memperlihatkan Camat Lamba Leda Utara Agustinus Supratman terlibat perdebatan dengan petugas BNPB di Pos Pelayanan Kesehatan Damer yang beredar luas di media sosial.

Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut untuk memastikan informasi yang berkembang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Setelah kami melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut, tidak benar bahwa ada tekanan dari BNPB kepada Camat Lamba Leda Utara. Termasuk dalam proses penandatanganan berita acara, tidak ada pemaksaan dari petugas BNPB," kata Tarsisius dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Tarsisius menyampaikan kehadiran personel BNPB di Manggarai Timur merupakan bagian dari penanganan bencana. Khususnya untuk memastikan bantuan logistik yang dikirimkan pemerintah pusat dapat diterima oleh masyarakat terdampak.

Ia menerangkan bantuan dari pemerintah pusat disalurkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 12 kecamatan terdampak. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kemudian mengoordinasikan penerimaan dan distribusi bantuan melalui posko utama daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

"Logistik dari pemerintah pusat diserahkan melalui posko utama yang ada di daerah. Dari sana kemudian dilakukan koordinasi untuk memastikan bantuan bergerak ke wilayah-wilayah yang membutuhkan," ucap dia.

Kata Tarsisius, pemerintah daerah juga telah membentuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pembagian dan distribusi logistik. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat dipantau dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia pun menegaskan penanganan bencana membutuhkan koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seluruh unsur yang terlibat. Karenanya, setiap persoalan yang muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam situasi bencana seperti sekarang, semua pihak tentu memiliki tekanan dan tanggung jawab yang besar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga komunikasi dan koordinasi agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," tutur dia.

Sementara itu, Inspektur III BNPB, Kombes Deden Nurhidayatullah yang ditugaskan sebagai PIC penanganan bencana di Manggarai Timur juga membantah soal dugaan pemaksaan tersebut.

Ia menjelaskan, mekanisme serah terima bantuan pada tingkat kecamatan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah melalui BPBD. BNPB menyerahkan bantuan sampai pada posko BPBD, sementara proses distribusi berikutnya dilakukan oleh BPBD daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

"Dalam penanganan bencana, kami memahami pentingnya komunikasi yang baik di lapangan. Kami datang untuk memastikan bantuan tersalurkan dan kebutuhan masyarakat terpantau. Kami tidak pernah melakukan pemaksaan dalam proses penandatanganan berita acara," kata Deden.

Lebih lanjut, Deden menyebut sejak awal BNPB telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran penanganan bencana.

"Dalam kondisi seperti ini, prioritas kami adalah memastikan bantuan tetap bergerak menuju masyarakat yang membutuhkan. Ketika akses kendaraan besar terkendala, kami mencari alternatif agar logistik tetap dapat dikirimkan secara bertahap," ujarnya.