Anggaran Tipis, Anggota DPR Khawatir Daerah Bisa Atasi Karhutla

Anggota DPR dari Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Purwanto mengaku khawatir dengan kemampuan daerah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dari sisi anggaran di tengah pemangkasan yang terjadi.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalteng itu meminta pemerintah pusat segera turun tangan dengan memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Menurut Bambang, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam menggerakkan personel dan tim terpadu secara maksimal di lapangan. Bahkan, sebelumnya diberitakan, di Kalimantan ada fenomena petugas di lapangan justru menggunakan dana pribadi dulu untuk 'melawan' karhutla.

"Daerah memang tidak seagresif dulu dalam menangani karhutla karena terbatasnya anggaran. Jangankan mengurus karhutla, membayar PPPK saja kesulitan," ujar Bambang, Senin (31/8) dikutip dari detikKalimantan.

Karhutla  masih marak terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Besarnya luasan yang terbakar memunculkan kekhawatiran bahwa penanganan karhutla tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Harapan daerah tentu dukungan pusat, bukan hanya peralatan tetapi juga support dana untuk menggerakkan tim terpadu di daerah. Ini mengingat keterbatasan dana yang dimiliki daerah," katanya.

Menurut Bambang, daerah juga membutuhkan biaya operasional agar tim penanganan karhutla dapat bergerak cepat dan berkelanjutan.

"Kalteng sendiri telah menetapkan status darurat karhutla melalui keputusan Gubernur sejak 25 Mei 2026. Kondisi tersebut semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk mempercepat dukungan kepada daerah," katanya.

Pernyataan Pemprov Kalteng

Sementara itu, Pemprov Kalteng menyatakan penanganan karhutla masih terus dilakukan. Termasuk di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, yang kembali membesar pada Minggu (30/8) malam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah Ahmad Toyib di Palangka Raya, Senin, mengatakan kebakaran yang kembali membesar pada Minggu (30/8) malam merupakan lanjutan dari titik api yang sebelumnya telah menyala.

"Tumbang Nusa memang menjadi salah satu perhatian kita. Kejadian tadi malam merupakan lanjutan dari posisi api sebelumnya yang memang sudah menyala," katanya, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan upaya pemadaman pada malam hari menghadapi kendala karena keterbatasan pengerahan pasukan darat. Kondisi medan dan lokasi titik api yang berisiko membuat personel tidak dapat dipaksakan mendekati sumber api.

"Kalau pasukan darat masuk sampai mendekati titik api, itu berisiko bagi personel," jelasnya.

Selain itu, kondisi jarak pandang di Kota Palangka Raya dan sekitarnya dalam dua hari terakhir menurun cukup signifikan sehingga menghambat optimalisasi operasi pemadaman melalui jalur udara.

"Visibility di Palangka Raya dan sekitarnya menurun jauh dari standar biasa. Optimalisasi WB melalui satgas udara tidak bisa dilakukan secara maksimal. Pergerakan kepala api menjadi cukup cepat karena didukung angin kencang di lokasi," paparnya.

Dengan kondisi tersebut, pasukan darat menjadi tumpuan utama untuk mencegah api meluas. Namun, pengerahan personel juga harus mempertimbangkan faktor kelelahan setelah melakukan pemadaman sejak pagi hingga sore hari.

Sementara itu berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 30 Agustus 2026 tercatat sebanyak 2.222 kejadian karhutla, dengan luasan terbakar mencapai 6.358,71 hektare. Khusus untuk Kabupaten Pulang Pisau tercatat 54 kejadian karhutla dengan luasan terbakar 378,88 hektare.

Pernyataan pemerintah pusat

Di lingkungan pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra terus dilakukan secara masif untuk mencegah kabut asap lintas batas.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan menyatakan penanganan karhutla dilakukan secara masif melalui operasi darat dan udara.

"Sampai saat ini, beberapa saudara kita di wilayah Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk water bombing dan modifikasi cuaca, sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan," ujar Rizal Irawan dalam pernyataannya, Senin, dikutip dari Antara.

Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara.

Langkah terpadu itu memperlihatkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla di tingkat lokal, tetapi juga menjaga stabilitas kualitas udara regional.

Melalui sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas, diharapkan potensi krisis asap dapat ditekan sedini mungkin demi melindungi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Baca berita lengkapnya di sini.