Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imipas mengamankan 55 warga negara (WN) China di kawasan proyek gedung data center Sinarmas, Galeri Smartfren BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (3/9).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebut penangkapan tersebut diduga terkait penyalahgunaan izin tinggal.
"Ada dugaan penyalahgunaan izin tinggal di proyek tersebut. Karena itu kami lakukan penyelidikan, kami dapati sejumlah nama, barulah tim kami bergerak untuk melakukan operasi [pengawasan]," kata Hendarsam, Minggu (6/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka antara lain FZ, HL, JY, SY, dan ZZ; yang memegang izin tinggal kunjungan (ITK) dengan penjamin PT BOS.
Selain itu, satu orang berinisial XX pemegang visa kunjungan multipel dengan PT WD sebagai penjamin. Di lokasi, Imigrasi juga mengidentifikasi SJ, XB, dan ZP; sebagai pemegang visa kunjungan tanpa penjamin.
Ditjen Imigrasi mengidentifikasi sebanyak 55 WN Tiongkok tersebut diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja di lokasi pembangunan Data Center SM+ dan Galeri Smartfren HQ, BSD, Tangerang Selatan. Namun hal ini telah dibantah pihak SM+.
Imigrasi mengungkap dari 55 WN Tiongkok, ada 17 orang pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) berdasarkan Visa on Arrival (VoA) telah didetensi dan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta untuk proses lebih lanjut.
Sementara, tujuh WN Tiongkok lain yang juga diduga melakukan aktivitas bekerja telah dikenakan tindakan administratif berupa penahanan paspor saat ditemukan di lokasi.
Ketujuh orang tersebut tidak dilakukan detensi dan dijadwalkan hadir untuk memberikan keterangan kepada petugas Imigrasi pada Rabu, 9 September 2026.
"Operasi pengawasan kami lakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," kata Hendarsam.
Pernyataan SM+
Dalam keterangan resmi, SM+ Data Centers (SM+) menyatakan bahwa individu yang ditangkap bukan merupakan karyawan SM+.
"SM+ tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan individu yang bersangkutan; administrasi dokumen keimigrasian maupun ketenagakerjaan bagi personel yang dipekerjakan oleh kontraktor dan subkontraktor merupakan tanggung jawab dari masing-masing kontraktor tersebut," demikian keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.
SM+ menyatakan bahwa lokasi konstruksi proyek data center baru tersebut dikelola oleh kontraktor proyek dan merupakan area yang terpisah dari fasilitas operasional data center SM+.
"Layanan operasional data center SM+ tetap berjalan normal dan tidak terpengaruh oleh situasi ini," tulis SM+.
SM+ mengaku selalu menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
"Sehubungan dengan hal ini, SM+ terus berkoordinasi dengan seluruh kontraktor, subkontraktor, pemasok, dan mitra bisnis yang terlibat dalam proyek kami untuk menegaskan kembali pentingnya kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum Indonesia."
