Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyatakan bahwa gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk tahun 2027 ditanggung oleh pusat melalui APBN, dengan anggaran sebesar Rp23 triliun.
Said menjelaskan, Banggar DPR bersama pemerintah saat ini tengah membahas RAPBN tahun 2027. Pembahasan berlangsung produktif, dan berbagai kesepakatan telah disepakati. Salah satu kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah adalah anggaran gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Para P3K mayoritas yang selama ini dari guru dan tenaga pendidik di daerah dibiayai oleh APBD. Namun pada tahun 2027, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium P3K ditanggung oleh pusat melalui APBN," kata Said, Rabu (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lewat kesepakatan ini, ketidakpastian gaji P3K pun berakhir, yang sekaligus menepis kekhawatiran para P3K terkait kontrak kerja masing-masing.
"Dengan anggaran yang sudah kami sepakati melalui RAPBN tahun 2027 sebesar Rp23 triliun, maka tenaga P3K tidak perlu khawatir lagi," tambahnya.
Said menilai, P3K berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak di daerah. Hal ini mendorong Banggar DPR untuk memberi kepastian terhadap kebutuhan mereka.
Adapun keputusan Banggar DPR ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas kesepakatan antara Pimpinan DPR dengan perwakilan P3K yang mempertanyakan kejelasan nasib kerja ke depannya, yang telah disepakati untuk mengalihkan tanggung jawab dari anggaran daerah menjadi tanggung jawab pusat.
Menurut Said, kabar baik ini juga menghembuskan angin segar bagi daerah, yang tak lagi dibayangi risiko terkait P3K di masa mendatang.
Selain itu, APBD juga jadi lebih ringan, dan daerah dapat menyelenggarakan agenda pembangunan yang lebih baik menyusul pengurangan anggaran rutin untuk P3K.
"Dengan keputusan ini, kami berharap para tenaga P3K tidak perlu khawatir, karena negara telah memastikan kebutuhan gaji mereka ditahun depan. Kami minta para P3K terus bekerja, dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah semakin baik," pungkas Said.
(rea/rir)
