Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf mengaku mendengar pada ketua umum partai telah bertemu untuk membahas RUU Pemilu.
Namun, Dede yang sekaligus Wakil Ketua Komisi DPR bidang politik dan pemerintahan itu, tak mengungkap detail soal pertemuan. Termasuk topik spesifik yang dibahas di dalamnya.
"Setau saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, ya," ujar Dede di kompleks parlemen, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut saat ini ada beberapa opsi materi dalam RUU Pemilu, salah satunya merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, di luar itu, pihaknya juga mengkaji opsi-opsi yang disampaikan koalisi masyarakat dan para pemerhati pemilu.
Menurut Dede, dari sejumlah materi yang dibahas, poin perubahan ambang batas parlemen mulai mengerucut di angkat 4-5 persen. Dia bilang angka tersebut paling masuk akal dan banyak dipakai negara lain.
"Nah, memang angka 4 atau 5 persen ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum," katanya.
Selain ambang batas parlemen, Dede mengungkap poin yang masih menjadi diskusi alot adalah terkait rekayasa konstitusional usai ambang batas presiden dihapuskan. DPR, kata dia, masih mempertimbangkan aspek afektivitas kendati ambang batas pencalonan presiden telah dihapus MK.
"Saya rasa itu belum ada keputusan. Kita tunggu saja nanti hasilnya. Kami Komisi II, sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya," kata dia.
