Akademisi Sorot Langkah Cepat Pemerintah Respons Kasus MBG di Karo

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo menyoroti langkah cepat pemerintah dalam menangani korban diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara langsung ke Karo untuk melihat langsung perkembangan kondisi kesehatan korban yang diduga mengalami keracunan MBG.

Ia juga menyoroti kasus korban yang telah dirujuk ke Jakarta dan sudah tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut Wahyu, langkah yang dilakukan pemerintah pusat tersebut tepat. Sebab, pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan awal ketika kondisi korban masih membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap.

"Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai membutuhkan layanan yang lebih lengkap dan bentuk tanggung jawab pemerintah yang serius," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurut dia, jika korban masih mengalami gejala berkepanjangan hingga keluhan yang belum terdiagnosis dengan jelas, maka rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih tinggi merupakan langkah rasional.

Langkah tersebut juga penting untuk memastikan kualitas pelayanan yang diterima korban tidak bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga maupun keterbatasan fasilitas kesehatan setempat.

"Negara harus memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal," ucap dia.

Selain itu, Wahyu berpendapat rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik juga dapat memberi kepastian kepada keluarga korban.

"Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif dan memberi rasa aman kepada keluarga korban," ujarnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan penanganan individual harus berjalan bersama evaluasi penyelenggaraan MBG oleh pemerintah.

Kata dia, pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Wahyu menyebut evaluasi tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara objektif letak kegagalan sekaligus menentukan perbaikan yang harus dilakukan.

"Jadi, saya melihat langkah tersebut sebagai bentuk respons tanggung jawab pemerintah yang serius dan berpihak kepada korban," tutur dia.

Sebelumnya, sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo mengalami keracunan usai menyantap MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Para korban baru merasakan gejala beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam program MBG.

Dari ratusan siswa yang terdampak, kondisi Febiona dan Agnesia masih memerlukan perhatian khusus. Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang, sementara Agnesia disebut mengalami masalah pada bagian ginjal.