Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mencurahkan cerita penantiannya hampir setahun tak kunjung menerima kepastian dari Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid soal 16 ribu hektare tanah yang telah diusulkan untuk sertifikasi dan diredistribusi.
Sherly mengungkapkan keresahannya dalam rapat di Komisi II DPR saat membahas soal nasib ribuan hektare Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayahnya, Selasa (15/9).
"Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya," kata Sherly dalam rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi II, Rifqinizami Karsayuda selaku pimpinan rapat, kemudian merespons keresahan Sherly. Dengan nada agak berkelakar, dia menyinggung Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan yang hadir mewakili Nusron dalam rapat.
"Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.
"lya," jawab Sherly.
"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama satu tahun," timpal Rifqi.
Sherly menambahkan, saat ini ada 60 persen penduduk di Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Namun, kondisi mereka terbentur kepemilikan lahan, sehingga keberlanjutan hasil panennya terancam.
Oleh karena itu, Sherly mendorong kewenangan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di daerah. Masalahnya, kata Sherly, sebagai Ketua GTRA, dia merasa hanya diberikan tanggung jawab namun tak memiliki kewenangan.
"Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau getting things done," kata dia.
Kini, lanjut dia, total ada 36,2 ribu hektare TORA di Maluku Utara, dan baru 32 persen di antaranya yang sudah diredistribusi dan disertifikasi. Sisanya, masih ada 24.500 hektar atau 68 persen belum selesai.
Sejak diusulkan untuk disertifikasi pada 2025, ujar Sherly, ATR/BPN justru mengatakan eksekusinya ada di bank tanah sebelum dijadikan status hak pengelolaan.
"Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL (Hak Pengelolaan) kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani," kata dia.
"Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan," imbuh Sherly.
Nusron selaku menteri ATR/BPN absen dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Aset BUMD itu. Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan.
Selain dihadiri sejumlah gubernur, rapat juga dihadiri Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ketidakhadiran Nusron, sempat disinggung Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda.
"Yang saya hormati, Saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya," kata Rifqi membuka rapat.
Usai rapat, Ossy tak menjawab saat ditanya soal alasan ketidakhadiran Nusron. Namun, dia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Ossy juga meminta agar semua pihak tak berspekulasi karena belum ada keterangan resmi dari KPK. Dia meminta semua pihak menunggu.
"Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa yang terjadi," katanya.
Rapat yang seharusnya dihadiri Nusron itu digelar berbarengan dengan giat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK.
Penyidik KPK dalam OTT tersebut menjaring beberapa anak buah Nusron dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait HGB Summarecon.
KPK belakangan menyatakan bakal mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.
Pendalaman itu dilakukan menyusul empat orang diduga kepercayaan Nusron terlibat dalam dugaan korupsi tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Terkait soal NW [NusronWahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi dua nomor telepon yang biasa dipegang oleh Menteri Nusron untuk menanyakan perihal OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan dugaan keterkaitannya dengan uang miliaran rupiah yang ditemukan dalam operasi senyap. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak merespons.
Pesan singkat CNNIndonesia.com juga tidak terbaca, diduga karena nomor Nusron sedang tidak aktif.
Adapun KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.
Empat dari delapan orang tersangka itu disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.
Mereka ialah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; politikus Partai Golkar, Fahd El FouzaliasFahd A Rafiq; Erwin (pihak swasta); dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).
Sementara empat tersangka lainnya yang juga diproses hukum ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).
(thr/gil)