Prabowo Ingin Tambah Batalyon TNI di Daerah, Cegah Illegal Logging

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti jumlah batalyon TNI yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten di Indonesia.

Dengan asumsi satu batalyon ditempatkan di setiap kabupaten, Prabowo menyatakan masih ada lebih dari 360 kabupaten yang tidak memiliki kehadiran satuan TNI.

Prabowo menyebut keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah turut berkaitan dengan persoalan pengawasan atas kekayaan alam Indonesia.

"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," kata Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab mengutip pers rilis Bakom RI, Kamis (17/9).

Prabowo menyatakan penambahan kekuatan TNI diperlukan untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebut luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk membuat kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata demi menjaga kedaulatan negara.

"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujar dia.

Selain itu, Prabowo juga mengatakan anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang paling kecil se-ASEAN. Ia menyebut anggaran pertahanan RI masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," ujarnya.

Prabowo menjelaskan belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB.

Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Prabowo menegaskan penguatan pertahanan diarahkan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih baik.

"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," ucapnya.