Pemerintah Akan Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu yang Gagal Tes

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang gagal lulus tes menjadi penuh waktu.

Pemerintah kini tengah membuka seleksi bagi sekitar 172 ribu guru PPPK paruh waktu untuk menjadi penuh waktu.

"Kalau nggak lulus, ya tetap mereka statusnya dipertahankan. Enggak dipecat atau dirumahkan, tidak ya. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah," ujar Tito usai rapat terbatas dengan pimpinan DPR di kompleks parlemen, Kamis (17/9).

Meski begitu, mereka yang tak lulus tahun ini bisa mengikuti tes pada tahun selanjutnya. Prinsipnya, kata Tito, pemerintah akan memberikan kepastian kepada guru-guru yang saat ini masih berstatus PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu.

"Intinya memberikan ketenangan kepada ASN yang paruh waktu maupun yang penuh waktu ya, terutama guru," katanya.

Sementara, bagi PPPK di sektor lain, seperti Damkar dan Satpol PP, Tito menyebut pemerintah masih dalam pengkajian. Menurut Tito, pihaknya akan mengkaji hal itu mulai pekan depan.

"Nah, untuk masalah lintas profesi ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar, ini nanti akan sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan. Saya kira itu," katanya.

Tito juga memastikan APBN akan menanggung seluruh pembiayaan PPPK. Hal itu juga telah dipastikan Kementerian Keuangan yang ikut dalam rapat.

"Tadi ada Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan tadi hadir juga, dan Kemendikdasmen juga ada tadi. Yang intinya adalah pembiayaannya dari APBN," katanya.