Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memutuskan untuk berkantor di Kalimantan Tengah selama beberapa hari ke depan guna mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Suharyanto menyebut keputusan itu diambil di tengah kondisi kabut asap dan belum turunnya hujan di Kalteng selama sepekan terakhir.
"Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah," kata Suharyanto dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suharyanto membeberkan dari hasil pemantauan, total luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 180 hektare. Kata dia, satgas darat sejauh ini sudah berhasil memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam proses pemadaman.
Kendati demikian, Suharyanto menyebut penanganan belum selesai. Sebab, setiap hari masih muncul titik kebakaran baru dan lahan gambut yang telah padam dapat kembali menyala.
Selain itu, kabut asap juga masih menjadi tantangan lantaran tidak ada teknologi yang dapat langsung menghilangkan asap. Menurut Suharyanto, ada dua faktor yang dapat membantu mengurai asap, yakni angin dan hujan.
Atas dasar itu, pemerintah pun mengupayakan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, pelaksanaan OMC ini juga sempat mengalami kendala.
Satu pesawat OMC yang berada di Bandara Cilik Riwut sebelumnya tidak dapat beroperasi karena jarak pandang atau visibility rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut, mulai malam berikutnya operasi OMC akan dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.
Menurut Suharyanto, keputusan berkantor di Kalteng dilakukan untuk mengawal upaya tersebut hingga OMC berhasil dan hujan turun.
"Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap," ujarnya.
Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus memaksimalkan potensi awan hujan yang ada. Kata dia, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar mengurangi dampak karhutla.
"Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir," kata dia.
Lebih lanjut, Raja Juli menyampaikan sanksi berupa pencabutan izin perusahaan juga diharapkan mampu memberikan efek jera. Diketahui, Kemenhut sebelumnya kembali mencabut lima izin perusahaan terkait karhutla.
"Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden penegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas. Oleh karena itu berharap ini menjadi efek jera pada seluruh perusahaan lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan," tutur dia.
(dis/fra)