Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, mengawal percepatan pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran.
Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan pembelajaran, meski sebagian masih menggunakan ruang kelas darurat atau bangunan lain.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Bidang Pendidikan. Rapat tersebut berlangsung di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (23/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Tito mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengenai progres pemulihan pendidikan di tiga provinsi terdampak. Tito menilai keberlanjutan proses belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana.
Ia mengatakan, meski jumlah sekolah terdampak mencapai ribuan, proses pembelajaran telah kembali berjalan di seluruh sekolah terdampak. Menurutnya, hanya tersisa dua sekolah yang sebagian siswanya masih belajar di tenda.
"Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).
Ia mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap perlu dilakukan mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala pembangunan. Perbedaan kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan turut memengaruhi kecepatan pemulihan di setiap daerah.
Tito menegaskan, besarnya jumlah sekolah terdampak membuat proses pemulihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ia meminta seluruh pihak memahami kompleksitas penanganan tersebut.
"Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 [sekolah], tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat," imbuhnya.
Untuk mempercepat penyelesaian sekolah tersebut, Tito meminta adanya pendampingan intensif, khususnya terhadap sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen. Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait.
Dirinya turut menyoroti 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi layak atau berada di kawasan rawan bencana. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah dapat segera dilakukan.
"Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi," tegas dia.
Di samping itu, Tito juga meminta pemerintah daerah mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan. Hasil identifikasi tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar akses menuju sekolah dapat segera diperbaiki.
Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan pembelajaran. Dari jumlah tersebut, 4.821 sekolah di antaranya telah kembali belajar di gedung asal.
Sementara itu, sebanyak 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen atau proses relokasi. Adapun dua sekolah lainnya masih menumpang di bangunan lain.
Mu'ti menjelaskan, dari 99 sekolah yang menggunakan ruang kelas darurat, sebagian masih memanfaatkan tenda belajar untuk menutupi kekurangan jumlah kelas darurat yang tersedia.
"Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan," tuturnya.
Ia menyampaikan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah. Pemerintah juga memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi selama masa pemulihan berlangsung.
Mu'ti menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan total dukungan anggaran pemulihan pendidikan di tiga provinsi hingga saat ini sekitar Rp5,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pemulihan di sektor pendidikan.
Anggaran itu mencakup revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan peralatan sekolah, hingga pembangunan ruang kelas darurat. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk dukungan psikososial, kesiapsiagaan bencana, serta bantuan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan yang terdampak.
(rir)