Integrasi data kependudukan kini disebut sebagai tulang punggung utama dalam menyalurkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan data kependudukan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTKdi Yogyakarta pada 24-26 September 2026.
Pertemuan ini mengevaluasi perpanjangan masa kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk periode tiga tahun per 31 Juli 2026-31 Juli 2029, yang memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi dan memvalidasi calon peserta maupun peserta aktif secara real-time.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi fondasi identitas tunggal untuk memastikan masyarakat menerima layanan sesuai haknya.
Ia menegaskan, pemutakhiran data bersama sangat penting, misalnya pencatatan peristiwa kematian. Saat akta kematian diterbitkan berdasarkan laporan ahli waris atau kepala desa, data penduduk bersangkutan akan dinonaktifkan di Dukcapil.
Menurutnya, informasi ini mutlak diperlukan BPJSTK untuk memvalidasi status kepesertaan dan penyaluran santunan/klaim secara akurat.
"BPJSTK memvalidasi. Jadi data Dukcapil dan data BPJSTK harus terus dijaga agar sama-sama memberikan gambaran yang benar," ujar Handayani.
Senada, Deputi Manajemen Data dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), I Made Gede Yagustana, menyatakan akurasi data berkaitan langsung dengan kepastian hak finansial pekerja, baik penerima upah maupun pekerja sektor informal (bukan penerima upah).
"Kami banyak menyimpan dana pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, validitas data sangat urgen. Kita bicara tentang asuransi dan tabungan. Ada dana yang nilainya besar, tetapi dana program tidak boleh diutak-atik," ujar Made.
Skala pemanfaatan data kependudukan ini diakui tergolong masif. Hingga 31 Agustus 2026, total akses BPJS Ketenagakerjaan ke data Dukcapil telah mencapai 701.309.914 Hits Akses.
Layanan diakses melalui tiga metode utama, yakni Web Service Kesesuaian (18 Elemen Data) telah diakses BPJSTK sebanyak 646.283.475 Hits; melalui Web Portal (14 Elemen Data) telah diakses sebanyak 36.169.983 Hita; dan Face Recognition & Biometrik dengan 18.856.456 Hits.
Untuk itu, dalam kerja sama ini Dukcapil mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk melahirkan inovasi layanan berbasis data yang memudahkan akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial.
(rea/rir)