Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perluasan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat lebih tepat sasaran.
Agen Perlinsos merupakan relawan atau pendamping yang membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam mengakses layanan Perlinsos Digital, khususnya terhadap keluarga, tetangga, atau warga yang mengalami kesulitan.
Tito menilai, keberadaan agen Perlinsos menjadi bagian penting dalam mempercepat proses validasi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9).
"Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung [muncul]," kata Tito.
Dalam mekanisme tersebut, data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data utama karena memiliki data biometrik, seperti sidik jari, wajah (face recognition), hingga retina.
Melalui basis data ini, proses validasi bisa dipercepat hanya dalam hitungan detik, serta dapat membantu memperbarui data penerima bansos secara berkala.
"Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain," tambah Mendagri.
Data Dukcapil tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima bantuan.
Tito mencontohkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah, serta dengan kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Menurutnya, integrasi tersebut diperlukan untuk melakukan profiling terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program, antara lain untuk memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
Perluasan agen Perlinsos juga dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Di Bali, agen Perlinsos berasal dari kader posyandu. Keberadaan banjar sebagai ruang sosial masyarakat juga disebut mempermudah proses pengumpulan dan validasi data.
"Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial," ujar Tito.
Selain memvalidasi identitas dan kelayakan penerima, sistem juga dapat memberikan informasi mengenai jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik bantuan tunai maupun bantuan non-tunai.
Untuk mendukung penerapan sistem di daerah, Kemendagri telah menyiapkan dukungan melalui Ditjen Dukcapil dan tim terkait.
"Kami siap dari Kemendagri, dengan Ditjen Dukcapil dan tim lengkap untuk membantu melakukan pelatihan, menyiapkan sistem," pungkas Tito.
(rea/rir)