Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan perencanaan pembangunan agar program yang disusun dapat terlaksana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Ribka saat menjadi pembicara kunci pada acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Ribka, penghargaan yang diberikan kepada sejumlah Pemda merupakan bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas yang dilakukan dalam pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, capaian tersebut diharapkan menjadi semangat bagi daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini termasuk memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat.
"Bahwa konsistensi terhadap perencanaan itu sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sangat penting," ujar Ribka.
Selain itu, ia mendorong Pemda untuk memastikan pengelolaan anggaran diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk yang dicanangkan pemerintah pusat.
Pembangunan, kata dia, pada akhirnya tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ribka menyampaikan bahwa Pemda juga perlu memperhatikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan manusia.
Hal ini penting agar arah pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Ia menilai karakteristik setiap daerah yang berbeda membutuhkan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena itu, Pemda perlu memanfaatkan data dan kondisi kewilayahan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Di lain sisi, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Pemda penerima PPD 2026. Ia berharap penghargaan tersebut dapat terus dipertahankan sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terjaga. Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan pihak terkait yang menggelar kegiatan tersebut.
"Ini merupakan suatu penyemangat sekaligus sebagai penghormatan karena tidak semua daerah memiliki itu (mendapatkan penghargaan)," tandas Ribka.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, sejumlah bupati/wali kota, serta pejabat terkait lainnya.
(inh/inh)