Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mendengarkan masukan dari para ilmuwan serta akademisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan masukan itu yang kemudian menjadi salah satu dasar rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Apalagi, pengelolaan gambut menjadi penting, salah satunya untuk memperkuat upaya pencegahan Karhutla.
"Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan manggrove," kata Raja Juli seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menindak lanjuti arahan Prabowo, kata Raja Juli, dirinya akan menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana untuk menyiapkan lembaga tersebut.
Para pakar tersebut akan bersama-sama membahas mandat, standar operasional prosedur (SOP), serta struktur organisasi BPGMN agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selain para pakar, pembahasan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Raja Juli menyebut hasil pembahasan tersebut juga akan menjadi bahan untuk menyusun draft Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga baru tersebut.
Di sisi lain, Raja Juli menyampaikan praktik pengelolaan gambut yang dilakukan masyarakat di Riau akan menjadi salah satu contoh untuk pengelolaan gambut di wilayah lain.
Ia menyebut lokasi tersebut sebagai 'laboratorium hidup' yang dapat menjadi tempat pembelajaran bagi badan baru setelah terbentuk. Praktik yang telah dilakukan masyarakat nantinya diharapkan dapat dipelajari dan direplikasi di wilayah lain terutama di 6 provinsi prioritas karhutla.
"Untuk belajar dari apa yang sudah dipelajari dan kemudian direplikasi ke tempat-tempat lain di enam provinsi yang lain," ucap dia.
Menurut Raja Juli, praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta.
Salah satu praktik yang dilihat yakni pengelolaan tata air gambut (water sharing) melalui sekat kanal agar kebutuhan masyarakat tetap berjalan tanpa membuat gambut menjadi kering.
"Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk kembali Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam konferensi pers usai pertemuan dengan 22 pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Raja Juli menyampaikan badan itu nantinya diisi pakar yang berfokus pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan lahan gambut.
Ia mengatakan badan itu berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sempat dibentuk pada 2016 dan dibubarkan pada akhir Desember 2024 lalu.
Raja Juli menyebut perbedaan itu salah satunya terkait struktur dan anggaran. Kata dia, BRGM sebelumnya berada di bawah Kemenhut, sedangkan BPGMN berada langsung di bawah Presiden.
"Dan diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup," katanya.
