Jawa Barat Jadi Percontohan Program Pengurangan Sampah Pangan

Jawa Barat (Jabar) dipilih menjadi proyek percontohan program pengurangan susut dan sampah pangan atau food loss and waste (FLW). Program ini ditujukan untuk menekan limbah pangan sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di daerah.

Program tersebut ditandai dengan peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025-2045 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan program tersebut mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola limbah pangan.

Menurutnya, pengelolaan tersebut perlu dilakukan melalui inovasi yang mencakup seluruh rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Program ini merupakan bagian dari program regional yang didanai oleh IKEA Foundation dengan area India, Meksiko, dan Uganda, yang mengadopsi pendekatan foodshed.

Tujuannya untuk menangani seluruh rantai nilai dalam fokus geografis tertentu, mulai dari produksi pangan, mengikuti jalur distribusi dan pengolahan, hingga berakhir pada tahap konsumsi pangan.

Jawa Barat dipilih menjadi percontohan (pilot project) program FLOWER karena memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam susut dan sampah pangan.

Berdasarkan studi Bappenas pada 2024, susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari total FLW di tingkat provinsi.

Kawasan Bandung Raya berkontribusi terhadap 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun karena merupakan kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan diestimasi dihuni oleh sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 sekaligus menampung 7,7 juta wisatawan (pada 2023).

Di Indonesia, diperkirakan bahwa FLW, antara 2000 dan 2019, berkisar antara 1,44-31,8% dari total pangan yang diproduksi dalam berbagai kelompok komoditas pangan (misalnya, hortikultura, perikanan, peternakan, dan lainnya).

Teguh mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025-2045, yang dapat menjadi pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih berkelanjutan.

RAN-ES berfokus pada lima sektor prioritas, yaitu pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, dan retail (kemasan plastik). Kelima sektor prioritas ini merepresentasikan hampir 1/3 PDB Indonesia dan menyediakan pekerjaan pada lebih dari 43 juta orang pada tahun 2019.

Jawa Barat kemudian menambahkan dua sektor unggulan, yaitu kertas dan otomotif. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

"Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular," kata Teguh usai peluncuran yang berlangsung di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9).

Perubahan iklim

Susut dan sampah pangan (food loss and waste/FLW) merupakan salah satu penyumbang utama perubahan iklim, dengan kontribusi sebesar 8-10% dari emisi gas rumah kaca (GRK) global.

Selain emisi, FLW menguras sumber daya dan mengancam ketahanan pangan, dengan membuang-buang hampir 30% lahan pertanian dan air tawar global.

Kerugian pangan selama berbagai tahap produksi dan transportasi (susut pangan) serta pangan yang terbuang pada tahap distribusi dan konsumsi (sisa pangan) berkontribusi secara signifikan terhadap kerugian ekonomi dan dampak lingkungan.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna mengatakan, sampah makanan menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi Jawa Barat.

"Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan," kata Sumasna.

Mengingat sistem pengelolaan limbah saat ini di kawasan tersebut, terutama dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang hampir mencapai kapasitas maksimal, intervensi pada segmen hulu untuk mengurangi FLW diperlukan guna menjaga kelestarian lingkungan.

Program FLOWER akan diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh GGGI. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat dari Program ini, mengingat perannya sebagai lembaga otoritas multisektoral di provinsi tersebut.

Program ini akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan swasta, serta kalangan akademisi, untuk memastikan sinergi dan menghindari tumpang tindih dengan inisiatif lainnya.

Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, akan memberikan arahan umum terkait pelaksanaan Program. Sebuah Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee/PSC) direncanakan untuk dibentuk guna memandu proses pelaksanaan untuk menghasilkan solusi yang kontekstual dan tepat.

Komite tersebut juga akan dioperasionalkan melalui koordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang akan dibentuk dan dipimpin oleh Bappenas, khususnya Kelompok Kerja Sektor Pangan di bawahnya.