Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10)
Pelantikan tersebut menandai perpindahan Sugiono dari Pejambon, markas Kementerian Luar Negeri, setelah sekitar dua tahun menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak 21 Oktober 2024. Ia juga satu-satunya menteri yang masuk gelombang reshuffle, namun tetap dipertahankan.
Sepanjang sejarahnya, kursi Menko PMK pernah diisi sejumlah tokoh penting partai penguasa atau orang kepercayaan presiden dengan pengalaman panjang di politik dan pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menko PMK dijabat oleh Pratikno sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2024. Pratikno merupakan Menteri Sekretaris Negara selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ia dikenal sebagai orang dekat alias tangan kanan Jokowi.
Posisi ini juga pernah dijabat oleh Muhadjir Effendy selama 2019-2024 atau pada periode kedua Jokowi.
Saat menjabat Menko PMK, Muhadjir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.
Lihat Juga : |
Sementara itu pada periode pertama Jokowi, jabatan ini diemban Puan Maharani. Anak dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu kini menjabat Ketua DPR RI dua periode.
Sebelum nomenklatur Menko PMK digunakan, posisi tersebut dikenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra.
Di era itu, sejumlah nama besar pernah menempati posisi tersebut. Jusuf Kalla (JK) menjabat Menko Kesra pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. JK adalah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, posisi itu kemudian diisi Alwi Shihab dan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Baik JK, Aburizal Bakrie, dan Agung Laksono akhirnya berhasil menduduki Ketua Umum Partai Golkar usai lepas dari kursi PMK.
Jejak Sugiono di Kemlu
Dalam dua tahun menjabat, Sugiono meraih sejumlah capaian. Mulai dari mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, hingga melindungi serta memulangkan WNI di luar negeri yang berada dalam kondisi terancam.
Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Sugiono sukses memulangkan atau merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI dalam kondisi terancam di luar negeri.
Di antaranya, lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjaring online scam, 9 aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, lebih dari 8 ribu WNI dipulangkan ke Indonesia dari Kamboja serta sejumlah WNI yang terancam akibat peperangan di Iran.
Sugiono juga membawa Indonesia aktif dalam berbagai forum multilateral. Indonesia berhasil mendapat kepercayaan menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Capaian yang pertama kali dalam sejarah Indonesia.
Sugiono lalu turut menjembatani kesuksesan Indonesia yang terpilih sebagai salah satu negara anggota Dewan Pemeriksa PBB (United Nations Board of Auditors) periode 2026-2032.
Kemudian, Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Hanya dua bulan setelah Sugiono menyampaikan kehendak Indonesia untuk bergabung pada Oktober 2024.
Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo untuk menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dukungannya kepada Palestina serta penguatan multilateralisme, reformasi PBB dan pentingnya ketahanan nasional bagi ketahanan kawasan.
Selama dua tahun terakhir, Sugiono merepresentasikan kehadiran Indonesia di beragam forum multilateral seperti ASEAN, G20, G7, World Economic Forum, KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, KTT BRICS, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D8, APEC dan seterusnya.
Di bidang diplomasi ekonomi, Sugiono menjembatani berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan sejumlah negara dan kawasan.
Di antaranya, Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia - Canada CEPA, Indonesia - Peru CEPA, Indonesia - Chile CEPA, Indonesia - Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (FTA).
Sugiono pun turut menjembatani kesuksesan penggunaan QRIS di Thailand, Tiongkok, Korsel dan Jepang.
Semuanya dilakukan sesuai dengan Peta Jalan Postur Diplomasi Tangguh menuju Indonesia Emas 2045 yang disusun Kementerian Luar Negeri selama Sugiono memimpin.
Atas jasanya di bidang diplomasi, Sugiono lantas dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lihat Juga : |
(yoa/dal)
