BNPB Percepat Bantuan Rumah Rusak dan Huntara untuk Korban Gempa NTT

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya terus mempercepat realisasi bantuan terhadap warga terdampak gempa di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui ada tujuh kabupaten terdampak gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Agustus lalu. Yakni, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, Ngada Sikka dan Flores Timur.

"Skema bantuan tersebut meliputi bantuan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), distribusi Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Dana Stimulan Rumah Rusak Ringan dan Sedang," kata dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10).

Suharyanto menerangkan untuk dana stimulan rumah rusak ringan dan rusak sedang, saat ini bantuan sedang memasuki proses verifikasi data dengan sebagian besar diantaranya sudah terverifikasi.

"Saya sudah perintahkan agar di bulan Oktober ini, secepatnya dana tersebut sudah bisa disalurkan dan dicairkan oleh warga yang berhak menerima," ucap dia.

Melalui skema ini, warga yang rumahnya rusak ringan akibat bencana akan menerima bantuan biaya perbaikan rumah dari pemerintah sebesar Rp15 juta. Sedangkan yang rumahnya rusak sedang akan menerima bantuan sebesar Rp30 juta.

Kemudian, untuk warga terdampak gempa NTT yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan skema hunian sementara yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap.

Kata Suharyanto, bagi warga terdampak yang memilih tidak tinggal di huntara mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun.

"Sembari pendataan berlangsung, proses pembangunan huntara dan huntap sudah dilakukan. Bahkan sudah cukup banyak huntara yang pembangunannya selesai 100 persen," ucap Suharyanto.

Disampaikan Suharyanto, dana perbaikan rumah, akan disalurkan melalui rekening masing-masing penerima dana setelah diverifikasi. Dari dana yang masuk rekening, 75 persen di antaranya dapat segera dicairkan secara tunai dan sisanya dicairkan berdasarkan bon atau tanda bukti pembelian kebutuhan material atau bahan-bahan untuk perbaikan rumah.

"Saya tegaskan, dana itu digunakan untuk perbaikan rumah ya," kata dia.

Suharyanto juga menegaskan bahwa warga boleh meminta agar huntap pengganti rumah miliknya dibangun di atas lahan mereka.

Sebab ada sejumlah skema dalam pembangunan huntara dan huntap. Yakni skema komunal atau relokasi terpusat dalam satu kawasan atau kompleks pemukiman baru, kemudian skema in situ yang dibangun di atas tapak asal hingga skema mandiri, skeman ini seperti in situ yang dibangun di atas tanah milik sendiri namun di lokasi yang baru (pindah lokasi).

Untuk diketahui, spesifikasi huntara yang dibangun BNPB memiliki luas 4x6 meter dengan satu kamar dan 1 kamar mandi atau toilet. Sementara huntap setara dengan rumah tipe 36 dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu dan satu kamar mandi.

Berdasarkan data BNPB yang dimutakhirkan tanggal 27 September 2026, jumlah rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yang telah terverifikasi sementara di NTT mencapai 44.767 unit.

Sementara terkait target penerima DTH dan huntara berdasarkan data yang dimutakhirkan pada 28 September 2026, jumlahnya mencapai 4008 penerima dengan estimasi total pembiayaan sebesar Rp136.272.000.000.

Kemudian, target sementara pembangunan huntara per 29 September 2026, ads 124 unit sudah selesai dibangun, 861 sedang dibangun dengan progres pengerjaan kurang dari 50 persen, 117 unit pengerjaannyaa sudah di atas 50 persen dan 299 unit masih dalam tahap penyiapan lahan, survei titik lokasi dan droping material.