Profil Syahganda Nainggolan, Aktivis Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari
Presiden RI Prabowo Subianto baru saja melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menggantikan Muhammad Qodari.
Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10).
Syahganda Nainggolan dikenal sebagai sosok yang banyak bergelut di dunia aktivisme. Aktif sebagai bagian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda pernah teringkus polisi pada tahun 2020.
Saat itu, aktivis KAMI ini ditangkap karena cuitan dan protes kerasnya atas pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dijatuhkan hukuman penjara 10 bulan, ia bebas dari rumah tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021.
Namun, itu bukan awal torehannya di dunia aktivisme. Menurut beberapa sumber, ia telah aktif sebagai aktivis sejak masih mengenyam pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980an.
Semasa kuliah, Syahganda ikut turun sebagai demonstran yang menentang pemerintahan Orde Baru.
Sempat dikeluarkan dari kampus, Syahganda kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Beralih ke politik, Syahganda diketahui ikut serta dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Daulat Rakyat. Pasca Reformasi 1998, ormas ini berubah jadi partai politik.
Ia lalu mencoba peruntungannya di DPR dengan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dapil Tangerang sebagai bagian dari Partai Merdeka. Partai ini ia bentuk bersama Adi Sasono dan menjadi peserta Pemilu 2004.
Selanjutnya bersama Golkar, Syahganda kembali mencoba masuk DPR pada 2009 di dapil Bogor. Namun, percobaan ini juga gagal. Tahun 2010, ia dan rekannya mendirikan Sabang Merauke Circle, sebuah lembaga kajian publik.
Di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ia banyak bersuara soal berbagai isu. Misalnya, mengkritik cara Jokowi menangani pandemi COVID-19 hingga pengesahan Omnibus Law.
Pada 25 Januari 2025, ia mendirikan GREAT Institute. Dalam laman resminya, lembaga riset ini menulis pandangannya terkait pemerintahan Prabowo.
Lembaga ini sebut Prabowo memiliki visi kerakyatan yang sejalan dengan perjuangan lembaganya. Visi ini adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata.
"GREAT Insititute menilai bahwa ideologi Presiden Prabowo yang tercermin dari program kerja dan pernyataan-pernyataannya yang jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya yang sangat neoliberal," tulis GREAT Institute, dikutip pada Jumat (2/10).