Wamendagri Tinjau Banjir Bandang Solok, Tegaskan Dukungan Penuh

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pemerintah pusat siap mendukung penuh penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan akan dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama untuk memastikan keberlanjutan masa tanggap darurat.

Bima mengatakan kebutuhan di lapangan masih cukup besar, termasuk pekerjaan fisik untuk normalisasi wilayah terdampak, ketersediaan alat berat, hingga kecukupan personel.

"Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan," ujar Bima saat meninjau Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Kabupaten Solok, Sumbar, Kamis (1/10).

Menurut Bima, peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan terbaru penanganan bencana sekaligus memetakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Solok yang perlu mendapat dukungan pemerintah pusat.

Pemkab Solok sebelumnya telah menyampaikan rencana untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan. Bima menilai keberlanjutan penanganan tersebut perlu ditopang sumber daya yang memadai agar pekerjaan di lapangan dapat terus berjalan.

"Karena sekilas kami lihat di lapangan memang masih memerlukan banyak sekali kerja-kerja fisik untuk normalisasi. Tentunya dalam fase berlanjutnya tanggap darurat ini kira-kira apakah alat berat cukup, apakah personel cukup. Sejauh mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya," kata Bima.

Selain memastikan penanganan darurat, Bima meminta Pemkab Solok mulai memetakan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan bencana serupa di masa mendatang.

Ia mengatakan masukan dari para pakar perlu dipertimbangkan, termasuk terkait kemungkinan relokasi maupun penataan kembali fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana. Kajian tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Bima juga meminta pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah kantor pemerintahan terdampak banjir bandang. Kondisi dokumen dan arsip penting turut menjadi perhatian agar kerusakan akibat bencana tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Bima menyoroti realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai perlu dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Solok.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran sekaligus memperkuat koordinasi.

"Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok," tandas Bima.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok yang disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu, sebagian besar warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

Namun, empat kepala keluarga (KK) masih bertahan di lokasi pengungsian lantaran rumah mereka mengalami kerusakan berat.

Sebelumnya, banjir bandang yang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, berdampak terhadap 570 jiwa. Warga terdampak terpaksa mengungsi untuk menghindari dampak bencana.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 62 jiwa mengungsi di empat lokasi pengungsian terpusat. Sementara 508 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri di area yang dinilai lebih aman.