Belum Ada Amdal dan IMB, KDM Stop Proyek Data Center AI di Jatiluhur

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa penghentian sementara pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, merupakan langkah penegakan aturan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Proyek fasilitas AI berskala besar senilai Rp3,5 triliun tersebut digarap oleh perusahaan pengembang data center Big Data Exchange (BDx) Indonesia.

"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," kata KDM di Bandung, Jumat (2/10).

Ia menegaskan, Pemprov Jabar tetap bersikap objektif. Masukan dari akademisi Universitas Indonesia (UI) juga dilibatkan untuk menguji kelayakan proyek tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Waduk Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujar KDM.

Terkait pasokan air yang menjadi kebutuhan vital sistem pendingin (cooling system) server AI milik BDx Indonesia, KDM memastikan kapasitas dari Waduk Jatiluhur sebenarnya lebih dari cukup tanpa mengganggu jatah warga.

Sistem pendingin fasilitas data center BDx rencananya akan menyerap alokasi air milik PDAM Kabupaten Purwakarta yang selama ini belum terpakai secara optimal.

"PDAM dikasih jatah 3.000 liter per detik. Baru dipakai selama berpuluh-puluh tahun hanya 380 liter per detik, atau baru 11%. Berarti ada 89% air yang tidak dimanfaatkan. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14% oleh perusahaan (BDx). Masih kurang atau sisa? Masih sisa. Sederhana," katanya.

Sebelumnya, KDM telah meninjau langsung lokasi pusat data AI BDx di Jatiluhur pada Selasa (28/7) guna memastikan investasi itu berdiri di atas lahan yang aman dari ancaman bencana banjir, gempa, maupun aktivitas gunung berapi, serta mengecek kesiapan pasokan air dan listrik operasional.