Jalan Raya Pos: 30 Ribu Ringgit dari Daendels, Banyak Pekerja Sengsara

CNN Indonesia
Minggu, 11 Okt 2026 19:17 WIB
Ilustrasi era pembangunan jalan Anyer-Panarukan. Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejarawan dari Universitas Indonesia Prof. Djoko Marihandono menyatakan pemerintahan kolonial era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels semasa 1808-1811 menghabiskan biaya 30 ribu Ringgit untuk pembangunan tahap satu Jalan Raya Anyer-Panarukan atau Jalan Raya Pos.

Djoko menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos itu terbagi menjadi dua tahap.

"Yang pertama, dari Buitenzorg atau tepatnya di Cisarua sampai dengan Cirebon. Dan itu dibayar. Itu dibayar, orang-orangnya dibayar," ujar Djoko dalam acara Kick Off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots, Minggu (11/10).

Dari biaya 30 ribu ringgit itu, Djoko mengatakan para pekerja tak hanya memperoleh bayaran berupa uang, melainkan juga beras dan garam.

Selain itu, para pekerja yang mengerjakan jalan di bagian yang kini dikenal dengan Jawa Barat bukan merupakan penduduk sekitar. Mereka merupakan penduduk yang berasal dari Jawa Tengah, Jogja, dan daerah-daerah lainnya.

Diperkirakan terdapat sekitar 400 pekerja yang bertugas untuk pembuatan jalan bagian Cisarua hingga Cirebon. Namun, terdapat ratusan pekerja lainnya yang mengerjakan bagian jalan sisanya.

"Total 1.100 tenaga kerja," sebutnya.

Mereka dibayar sesuai dengan beban kerjanya. Semakin kompleks medan jalannya, maka semakin besar pula bayarannya.

"Dari Rajamandala ke Bandung 6 (ringgit) karena ada Cipatat itu yang jalannya itu ya. Lalu dari Bandung ke Parakan Muncang karena jalannya datar, 1 ringgit saja per orang," ujar Djoko.

Kemudian, pembangunan jalan pun berlanjut ke tahap kedua, yakni Cirebon ke Surabaya hingga Panarukan.

Pemerintahan Daendels pun memanggil 34 orang bupati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk meneruskan jalan tersebut.

Namun, karena saat itu pemerintah tidak memiliki uang, maka sistem kerja diputuskan berbentuk gotong royong di bawah arahan bupati.

Saat itu, bupati dibayar dan diangkat oleh pemerintah dan berada di bawah para residen. Para bupati pun diminta untuk menyediakan tenaga.

"Di situlah permasalahannya muncul karena justru orang-orang yang kemudian menderita dan sengsara itu karena di bawah para bupatinya sendiri," jelas Djoko.

Terlepas dari ketiadaan uang, pembangunan jalan tetap dilanjutkan dari Surabaya hingga Panarukan karena alasan ekonomi. Hal ini mengingat wilayah Surabaya hingga Panarukan yang merupakan daerah kayu jati.

"Kayu jati itu sangat laku untuk apa? Untuk pembuatan kapal yang digunakan oleh pemerintah sendiri karena kapal-kapal pemerintah sudah habis disikat semuanya oleh kapal-kapal Inggris," katanya.

Selain itu, kayu jati juga diperlukan untuk keperluan lainnya, yaitu untuk membangun rumah.

Sejarah ini merupakan sejarah penting dalam perjalanan daerah Anyer-Panarukan. Nilai sejarah pun hendak diangkat kembali, terlebih dengan berjalannya acara Kick Off Anyer-Panarukan 3R: Road, Route, Roots.

Program tersebut digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Melalui program ini, jalur bersejarah Anyer-Panarukan akan dilihat dari tiga perspektif utama: Road sebagai konektivitas dan pembangunan, Route sebagai perjalanan dan pengembangan destinasi, serta Roots sebagai akar sejarah, budaya, dan identitas masyarakat.

Dengan mengulik dan mempelajari kembali sejarah Anyer-Panarukan, sejarah diharapkan tak hanya menjadi sekadar memori masa lalu. Melainkan, menjadi sumber inspirasi bagi masa depan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

(mou/gil)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK