Teken SEB, Mendagri Tito Dorong Pemda Dukung Swasembada Pangan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menyukseskan swasembada pangan melalui dukungan penyuluhan pertanian ke masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10).

Tito mengatakan, penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi langkah konkret di lapangan.

Terlebih, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Posisi mereka kini langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito.

Melalui penandatanganan SEB dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Mendagri mengungkapkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi wadah para penyuluh untuk menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan.

Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk turut membantu operasional BPP dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran lain.

Tito mengungkapkan BPP yang rusak juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Melalui sinergi tersebut, ia berharap kebijakan swasembada di tingkat pusat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegasnya.

Sementara itu, Amran menjabarkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, mereka memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah. Ia memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang rusak agar bisa dioptimalkan.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," ujar Amran.

Dalam kesempatan ini, Amran mengapresiasi konsistensi upaya Mendagri untuk menstabilkan harga pangan di berbagai daerah.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pihak terkait lainnya.