Gerindra Respons Hasil Survei Evaluasi 2 Tahun Prabowo

Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menanggapi hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sugiat menyebut hasil survei itu berisi tuduhan yang tidak disertai bukti.

"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum, jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita," ujar Sugiat melalui keterangan resmi, pada Selasa (13/10).

Menurutnya, menjadikan hasil survei dan rapor buatan 'Kabinet Bayangan' sebagai alat ukur utama merupakan bentuk pengalihan perhatian dari kerja keras pemerintah yang turun langsung menyelesaikan masalah rakyat setiap hari.

"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," kata Sugiat.

Selain itu, kritik yang mempersoalkan gaya komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo, justru menunjukkan sebagian pihak belum terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.

Ia menilai, ketulusan kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari keberaniannya mengambil risiko politik yang besar demi menegakkan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan orang banyak.

"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," ucapnya.

Sugiat juga menyinggung perubahan posisi menteri. Menurut dia, dinamika perubahan atau pergeseran posisi menteri sebagai alat untuk mendiskreditkan presiden adalah bentuk pengabaian terhadap hak prerogatif kepala negara dalam memastikan mesin pemerintahan berjalan efektif.

"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," sebut Sugiat.

"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing manapun," tambahnya.

Sugiat menyebut penilaian subjektif yang dimuat dalam laporan tersebut menggunakan format skoring yang lebih mencerminkan opini kelompok tertentu alih-alih ukuran objektif kinerja birokrasi.

Prabowo disebutnya secara konsisten melakukan evaluasi berbasis kebutuhan riil negara, bukan berdasarkan desakan politik pihak luar yang ingin mendiskreditkan kabinet.

"Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini memastikan pemerintah tetap berpegang pada indikator pembangunan yang terukur secara komprehensif, memadukan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat

"Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2 persen bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun. Menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja," jelasnya.

"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor," tambahnya.

Selain itu, laporan CELIOS juga menyoroti pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurut Sugiat, menilai KDMP sebagai beban justru memperlihatkan ketidakpahaman para pengamat terhadap esensi penguatan ekonomi desa, di mana kemandirian finansial akar rumput harus dimulai dari penguatan kelembagaan ekonomi lokal, bukan dibiarkan jalan di tempat.

"Laporan juga menyoroti penegakan hukum dan RUU Perampasan Aset yang dianggap membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Menuduh langkah penegakan hukum pemerintah bermuatan politis adalah bentuk kepanikan pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh bersih-bersih aparatur negara yang sedang gencar dilakukan tanpa pandang bulu," ujar Sugiat.

Laporan tersebut juga menjelaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut laporan, 96% responden menilai penanganan karhutla tidak efektif dan mengklaim kerugian hingga Rp123,1 triliun.

Menurut Sugiat, menuduh pemerintah gagal total dalam penanganan karhutla adalah klaim yang mengabaikan kerja keras di lapangan, di mana ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi perusak lingkungan langsung dikerahkan secara masif.

Lebih lanjut, laporan Celios juga menyoroti beban bunga utang mencapai Rp599,4 triliun yang diklaim melampaui belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.

Menurutnya, membandingkan beban bunga utang secara sempit dengan anggaran kesehatan adalah kegagalan cara pandang terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis.

"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM)," sebut Sugiat.

Selain itu, Laporan Celios juga disebut mencibir kunjungan luar negeri Presiden tak bermanfaat. Padahal, Sugiat mengatakan diplomasi tingkat tinggi adalah kunci utama membuka pintu investasi global dan mengamankan pasokan strategis bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Persoalan lain, yakni penempatan figur militer di lingkaran istana yang dianggap berlebihan. Menurut Sugiat, hal ini justru mengabaikan hak prerogatif presiden dalam membangun sistem manajemen kabinet yang cepat, disiplin, dan responsif terhadap dinamika krisis.

"Survei Celios yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput. Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," kata Sugiat.