Houthi Serang Saudi, Pakar Usul Keberangkatan Jemaah Umrah RI Ditunda

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina Imas Damayanti menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menunda sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi geopolitik di kawasan semenanjung Arab.

"Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda," ujar Imas mengutip Antara, Selasa (13/10).

Ia menilai konflik tersebut tak hanya mengganggu keamanan melainkan menjadi variabel pengganggu dalam lanskap ekonomi global.

Menurut dia, konflik yang terjadi antara Saudi-kelompok Houthi di Yaman berdampak pada penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi, isu keamanan, dan juga ketidaknyamanan dalam beribadah akan membayangi jamaah umrah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memegang peranan krusial dalam ekosistem umrah dunia.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, fenomena ini tidak hanya menuntut analisis makro ekonomi terkait kerugian materiil, tetapi juga memerlukan dekonstruksi fiqh al-awlawiyyat (fikih prioritas) berbasis kerangka Maqshid Syariah guna merumuskan kebijakan kemaslahatan publik yang mitigatif.

Imas memahami dalam desain Visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi (haji dan umrah) diproyeksikan sebagai pilar utama dalam diversifikasi ekonomi non-migas Saudi.

Untuk itu, kata dia, ketiadaan arus masuk jamaah umrah asal Indonesia tentunya akan mengganggu keamanan yang memicu guncangan suplai dan permintaan (supply-demand shock) yang signifikan terhadap neraca pembayaran eksternal Kerajaan Saudi.

Di sisi Indonesia, volume keberangkatan jamaah umrah juga dinilai sangat memengaruhi keberlangsungan ekosistem bisnis perjalanan umrah di dalam negeri.

Berdasarkan catatannya, Indonesia secara konsisten menyumbang angka kunjungan umrah terbesar kedua di dunia dengan rata-rata kunjungan berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.

Secara kalkulasi makroekonomi, ia menyebut asumsi pengeluaran rata-rata komponen ekonomi umrah seputar akomodasi, transportasi domestik, konsumsi, hingga logistik (land arrangement) satu kunjungan dari jamaah umrah di Arab Saudi menghabiskan sekitar 1.000-1.200 dolar AS.

"Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan dampak ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan isu keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah," kata dia.

Imas menambahkan sebagai negara yang berdaulat maka Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganya dari dampak konflik internasional yang mengintai.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk bersikap bijaksana dengan tak hanya memberikan peringatan bagi jamaah umrah untuk berhati-hati dalam melaksanakan umrah di Arab Saudi, tapi juga harus memberikan sikap tegas untuk melarang warganya berangkat menunaikan ibadah umrah.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan keselamatan jamaah umrah Indonesia adalah prioritas utama pemerintah.

Kemenhaj memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada jamaah umrah asal Indonesia yang terdampak langsung oleh situasi tersebut dan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

DPR buka suara

Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, meminta pemerintah jamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) imbas serangan Kelompok Houthi di Riyadh, Arab Saudi. Sukamta juga mendesak pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah akibat kejadian tersebut.

"Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Sukamta, dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/10).

Sementara itu, kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur.

"KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid," ujar Sukamta.

Sejauh yang diberitakan, KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Diketahui, Arab Saudi melakukan penutupan Bandara International King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10) mendatang akibat serangan Houthi.

Sukamta pun mendesak pemerintah menetapkan indikator yang dapat dievaluasi akibat peristiwa ini, seperti kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, maupun WNI lainnya di Arab Saudi, akses terhadap layanan dan penyelesaian pengaduan.

"Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal," jelasnya.

Sementara itu, KBRI Riyadh juga telah meminta WNI yang memiliki rencana penerbangan untuk memeriksa dan mengonfirmasi jadwal secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara.

Kelompok Houthi melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, termasuk juga di Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu.

Serangan itu begitu mengerikan, asap hitam pekat membubung tinggi terlihat di sekitar Bandara Riyadh dan memicu kebakaran hebat hingga menghentikan operasional bandara. Laporan awal menyebutkan 14 orang meninggal dunia, dan korban luka mencapai 309 orang.