Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) berencana mengembangkan teknologi untuk memprediksi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di lahan gambut, hingga tiga hari sebelum kejadian.
Teknologi tersebut ditargetkan membantu pemerintah mendeteksi potensi kebakaran lebih dini sehingga langkah mitigasi bisa dilakukan sebelum api meluas.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan pemantauan karhutla perlu dikembangkan lebih jauh, tak hanya untuk mengetahui kondisi di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi masalah, menganalisis faktor pemicu, hingga memproyeksikan potensi kebakaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bisa, tiga hari sebelumnya. Saya yakin teknologi yang bisa memprediksi terjadinya kebakaran di seluruh Indonesia tiga hari sebelumnya belum ada. Namun, setidaknya teknologi yang sudah dikembangkan oleh teman-teman itu bisa kita manfaatkan," ujar Sriyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).
Sriyanto mengatakan pengembangan teknologi tersebut akan memanfaatkan sistem pemantauan yang telah dikembangkan sejumlah pihak, termasuk kepolisian daerah. BPGMN juga telah mengidentifikasi beberapa pihak yang mengembangkan teknologi untuk memprediksi kebakaran.
Menurut Sriyanto, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tinggi muka air gambut. Jika permukaan air gambut berada di bawah 40 sentimeter, tindakan perlu segera dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran.
Karena itu, pemetaan kondisi gambut dan titik-titik yang membutuhkan pembangunan sekat kanal perlu dilakukan secara terperinci di seluruh Indonesia.
Dengan kemampuan memproyeksikan potensi kebakaran, pemerintah diharapkan dapat melakukan mitigasi lebih awal, termasuk menyiapkan langkah perlindungan dan evakuasi masyarakat di wilayah berisiko tinggi.
"Kalau kita sudah mengetahui kemungkinan terjadinya kebakaran di hutan gambut, kita mulai melakukan mitigasi. Kita harus menentukan evakuasi yang bisa dan harus dilakukan untuk melindungi masyarakat, di mana titik-titik aman dan bagaimana mekanismenya," katanya.
Sementara itu, Kepala BPGMN Setyawan Pudyatmoko mengatakan persoalan mendasar dalam pengelolaan gambut adalah perubahan kondisi alaminya dari basah dan lembap menjadi kering.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut, termasuk dari area kubah gambut yang berfungsi menyimpan air.
Menurut Setyawan, kondisi tersebut membuat kawasan gambut lebih rentan mengering saat musim kemarau. Karena itu, pihaknya berencana memetakan kanal dan membangun sekat kanal untuk memperlambat keluarnya air, sekaligus menjaga kelembapan gambut.
"Kita tahu sumber kekeringan itu adalah kanal. Gambut itu memiliki kubah. Sering kali kubah yang menjadi tempat penimbunan air dibuat kanal, padahal itu adalah menara airnya. Sehingga, ketika musim kemarau seperti saat ini, air dari kubah sudah habis," ujar Setyawan dalam kesempatan sama.
Selain perbaikan tata air, BPGMN berencana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan gambut, termasuk mendorong budidaya komoditas yang tidak membutuhkan banyak air. Beberapa komoditas yang disebut antara lain sagu, jelutung, dan nanas.
Setyawan mengatakan pengelolaan gambut perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat agar upaya mencegah kebakaran tidak menghilangkan sumber penghidupan warga.
Ia juga menyebut pemodelan ilmiah dibutuhkan untuk memperkirakan waktu dan lokasi kekeringan serta memetakan risiko kebakaran.
Untuk mendukung upaya tersebut, BPGMN akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari gambut, hidrologi, dan revegetasi hingga sosial ekonomi. Kelompok ahli serupa juga disiapkan untuk pengelolaan mangrove, yang bersama gambut menjadi bagian dari ekosistem yang perlu dilindungi dan dipulihkan.
(del/fra)