Ganjar Respons Bupati Klaten Kader PDIP Terjaring OTT KPK

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi perihal kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada Kamis (16/10).

Hamenang Wajar Ismoyo merupakan kader PDIP. Ganjar mengklaim telah berulang kali memberi peringatan terhadap seluruh kader untuk menjaga integritas.

"DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti," kata Ganjar saat dihubungi wartawan pada Jumat (16/10).

Ganjar mengatakan setelah kejadian OTT Hamenang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dari partainya. Bahkan, surat peringatan juga sudah diberikan PDIP sejak bulan Maret lalu.

Ganjar menambahkan, PDIP akan terus mengingatkan seluruh kadernya termasuk kepala daerah sebab banyak laporan yang masuk terkait dugaan korupsi.

"Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah (kada). Karena banyak laporan yang masuk," ujarnya.

Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo lewat operasi tangkap tangan pada Kamis (15/10).

"Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).

Sebanyak 10 dari 19 orang yang sempat di amankan, saat ini tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Dari jumlah itu, sembilan orang di antaranya dibawa langsung dari Klaten menaiki kereta, termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. satu orang sisanya diamankan di Jakarta.

Budi mengatakan tim penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang senilai Rp1,9 miliar dan tong biru yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang hasil korupsi.

"Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," katanya.

Budi bilang perkara dalam kasus tersebut terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Klaten. Selain itu, ada pula dugaan kasus suap terhadap pejabat BPK di Jateng untuk pengurusan audit keuangan di daerah.