Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkap alasan pemerintah belum berencana menetapkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional.
Dudung menegaskan bahwa pemerintah masih sanggup menangani masalah karhutla.
"Masalah penerapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup," kata Dudung usai rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dudung memahami penetapan karhutla sebagai bencana nasional akan membuka keran bantuan dari negara-negara lain. Dia mengungkap, Malaysia juga sempat menawari sejumlah bantuan dalam penanganan karhutla.
Menurut Dudung, beberapa bantuan yang ingin diberikan antara lain, tiga helikopter dan 52 personal yang akan diterjunkan ke lapangan. Namun, dia tak mengungkap apakah pemerintah menerima bantuan tersebut.
"Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan. 3 heli, kemudian 52 personel. Bukan masalah bantuannya," katanya.
Dudung mengatakan, pemerintah tak mempersoalkan bantuan tersebut. Namun, menurut dia, persoalannya bukan hanya pada bantuan.
"Ini juga banyak kendala-kendala, ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan. Tapi untuk sementara kita masih sanggup lah," kata Dudung.
Mantan Kepala Staf Angkatan Dasar (KSAD) itu menjelaskan, dirinya beberapa waktu lalu juga telah terjun ke lapangan untuk melihat langsung dan mempraktikkan proses pemadaman api.
Dia juga mengakui bahwa tim di lapangan juga mulai kesulitan dalam prosesnya. Hingga saat ini, Dudung menyebut karhutla telah berlangsung selama dua bulan. Namun, Dudung menegaskan pemerintah telah melakukan upaya sungguh-sungguh, meski prosesnya tak semudah yang dibayangkan.
"Tapi memang begitu sulitnya bila menangani permasalahan-permasalahan kabut asap ini. Tidak semudah apa yang eh kita bayangkan," kata Dudung.
(thr/gil)