Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara merespons pernyataan bekas kadernya sekaligus Presiden ketujuh RI, Joko Widodo yang menyebut isu ijazah dirinya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai operasi politik.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun mengaku tak tahu menahu soal operasi politik yang dimaksud Jokowi. Menurut dia, isu ijazah, baik terkait Jokowi maupun Gibran adalah masalah sederhana menyangkut konstitusi.
Menurut Komar, isu ijazah Jokowi sebetulnya tak akan berlarut jika dia menunjukkannya sejak awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan," ujar Komar usai acara pendidikan kader muda PDIP di Sekolah Partai, Rabu (21/10).
Anggota Komisi II DPR itu menuturkan, sejak awal dirinya adalah orang pertama yang mendesak agar DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Gibran tak memiliki bukti syarat kelulusan sekolah menengah atas.
Namun, dia menyesalkan karena pernyataannya justru menuai kritik di DPR. Padahal, sebagai anggota DPR, dirinya digaji untuk melakukan tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Dalam konteks pengawasan, saya waktu itu ngomong masa pejabat tinggi negara melanggar aturan tidak ada sanksi etik dan moral?" Ujarnya.
Komar meminta agar isu ijazah Gibran tak dibawa dalam ranah urusan pribadi. Menurut dia, masalah tersebut harus dilihat dalam perspektif hukum bernegara. Karenanya, kata Komar, perspektif serupa mestinya dimiliki semua fraksi di DPR.
"Lalu sekarang pertanyaan, ketika konstitusi dilanggar, masa semua diam saja? Itu hal mendasar. Jadi kita hilangkan dulu pikiran 'Oh ini gerakan politik'. Ya negara itu politik, kok," ujar Komar.
Jokowi sebelumnya menuding isu ijazah yang dihadapi anak sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan operasi politik yang ditunggangi oleh penumpang gelap.
Jokowi mengatakan polemik terkait ijazah sengaja dilontarkan untuk merusak reputasi politiknya dan juga Gibran.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).
(thr/gil)